Breaking News:

Begini Kesiapan Daerah Istimewa Yogyakarta Sambut Era TV Digital

Akan ada 10.000 hingga 100 ribu STB yang akan dibagikan bagi masyarakat kurang mampu atau yang membutuhkan di DIY

ist
Ilustrasi-- Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memberhentikan siaran TV analog paling lambat pada 2 November 2022 pukul 24.00 WIB. 

Ada dua mux yang disediakan di DIY yaitu TVRI dan Metro TV yang masing-masing akan menampung 12 TV digital.

Kurang lebih sudah ada 20 saluran TV digital yang terdaftar di DIY dan dalam taraf uji coba saat ini, jadi masih ada sisa 4 saluran TV digital yang belum terisi,” kata Rony, Selasa (20/4/2021).

Baca juga: MUI Pantau Siaran Televisi Selama Ramadhan

“Semua lembaga penyiaran televisi di DIY harus siap berpindah dari TV analog ke TV digital kalau tidak, akan ketinggalan, apalagi TV analog sudah tidak bisa digunakan tahun depan.” tegasnya.

Rony menekankan kehadiran saluran TV digital ini diharapkan agar lembaga penyiaran televisi di daerah bisa lebih berperan terhadap daerahnya sendiri, khususnya ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Sehingga kepemilikan saluran TV digital di DIY dimiliki dan diproduksi oleh masyarakat DIY yang dapat dinikmati masyarakat luas.

Khususnya bagi DIY sendiri hal ini akan semakin mengangkat nilai- nilai keistimewaan DIY, menyiarkan siaran dengan bahasa lokal, menggunakan produksi dan sumber daya manusia (SDM) lokal sehingga bisa menghidupkan seniman/budayawan maupun pelaku usaha lokal dan lainnya.

TV digital ini berbeda dengan TV streaming menggunakan gawai maupun TV kabel atau satelit berlangganan, TV digital menggunakan jaringan televisi terestial free to air hanya salurannya ditangkap dengan sistem digital.

“Dengan semakin banyak lembaga penyiaran di DIY maka edukasi yang disampaikan ke masyarakat menjadi lebih baik,” terang Rony.

Sementara itu, Ketua KPID DIY Dewi Nurhasanah mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja telah diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran Pasal 85, dimana Pemerintah membantu penyediaan alat bantu penerimaan siaran STB kepada rumah tangga miskin agar dapat menerima siaran televisi secara digital melalui terestrial.

“Itu adalah kesiapan mutlak yang harus dipenuhi, karena masyarakat tidak bisa mengakses siaran TV digital jika tidak ada alat STB tersebut. Sebab tidak semua masyarakat mampu membeli alat tersebut khususnya masyarakat kelas menengah ke bawah atau rumah tangga miskin sehingga pemerintah perlu hadir di sini,” ujar Dewi.

“Mekanisme implementasi dari PP 46 Tahun 2021 tersebut masih belum ada eksekusinya sehingga pihaknya masih menunggu keputusan kementrian terkait,” imbuhnya.

Halaman
123
Penulis: Sanusi
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved