Tak akan Lockdown dan Tetap Lakukan PPKM, Sri Sultan HB X: Nggak Kuat Ngragati Rakyat se-Yogya

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, menegaskan tak akan menerapkan lockdown di wilayahnya.

Hal itu disampaikan Sri Sultan HB X setelah menggelar rapat bersama seluruh Bupati dan Wali Kota di DIY, Senin (21/6/2021).

Sri Sultan menyebut, biaya yang dikeluarkan untuk lockdown sangat besar.

Sehingga, pemerintah DIY tidak sanggup untuk menanggungnya.

"Enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat suruh ngragati (membiayai) rakyat se-Yogya," ujarnya, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: PPKM Mikro Jawa Timur Berlaku Mulai Hari Ini, Tempat Bermain Anak Harus Tutup secara Proporsional

Baca juga: Panglima TNI Sidak Ke Cilandak dan Ciracas untuk Cek Kesiapan PPKM Mikro

Pemerintah DIY lalu memutuskan untuk tetap menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro.

"Keputusannya tetap PPKM, di mana konsekuensinya jangan pernah mengatakan lockdown, karena pengertian lockdown itu totally close."

"Orang jualan enggak ada, yang buka hanya apotek, toko obat, atau supermarket."

"Pemerintah ganti duit untuk masyarakat ganti pakai makan. Kita enggak kuat," jelas Sultan.

Sebelumnya, Sri Sultan HB X sempat melemparkan pertimbangan lockdown untuk menangani kasus Covid-19 di DIY yang melonjak.

Baca juga: Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Tak Kaku dengan PPKM Mikro

Baca juga: Sebut PPKM Mikro Tak Efektif, Pakar Epidemiologi Sarankan PSBB Wilayah Aglomerasi

Namun, Sultan pun menjelaskan tetap melanjutkan program PPKM Mikro di DIY.

Diberitakan TribunJogja.com, Sri Sultan meminta kepada seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat dan membentuk satuan tugas (satgas) Covid-19 di tiap RT/RW.

Sebab, satgas memiliki peran vital dalam mengawasi penerapan protokol kesehatan maupun kerumunan masa di level paling bawah.

Satgas diharapkan dapat membantu upaya mengawasi kegiatan-kegiatan yang biasa digelar masyarakat, termasuk penegakan aturan dalam kebijakan PPKM Mikro.

"Perlu membatasi di antara mereka yang ada di setiap kelurahan agar satgas yang belum terbentuk mohon bisa diselesaikan yang ada di kelurahan," ujar Sri Sultan saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Senin.

Baca juga: Satgas Minta Daerah Optimalisasi PPKM Sekarang Juga

Baca juga: Menakar Efektivitas PPKM Mikro di Tengah Keterisian RS di Pulau Jawa yang Mulai Mengkhawatirkan