Breaking News:

Virus Corona

Diduga Tak Ada Izin, Satpol PP Bubarkan Vaksinasi Covid-19 yang Diadakan Nasdem di Kota Sorong

Program vaksinasi massal yang diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Tribun-Papua.com/Safwan Raharusun
Saat Satpol PP Kota Sorong, ancam akan bubarkan pelaksanaan Vaksinasi di Terminal Remu, Kota Sorong. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap Satpol PP Kota Sorong, Papua Barat, yang membubarkan vaksinasi massal menuai reaksi keras.

Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem pun turut menyesalkan arogansi yang ditunjukan penguasa daerah.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat.

Arogansi yang ditunjukan oleh pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat.

Karena itu, Ahmad Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul secara gotong royong oleh masyarakat.

“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi masal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah sejatinya musuh kemanusiaan,” kata Ahmad Ali dalam keterangannya, Sabtu (21/8/2021).

Baca juga: Ikatan Bidan Indonesia Dukung Pogram Vaksinasi Bagi Ibu Hamil

Lebih jauh Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi massal yang diinisiasi partai NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Partai NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pelaksana vaksinasi.

Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.

Halaman
123
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved