Mantan Bupati Labuhan Batu Utara Divonis 16 Bulan Penjara: Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa KPK

Bupati Labuhan Batu Utara periode 2010-2015 Kharuddin Syah divonis 1 tahun 4 bulan penjara

Editor: Erik S
Tribunnews.com/Ilham Rian Pratama
Kharuddin Syah (KSS) alias Buyung selaku Bupati Labuhanbatu Utara periode 2016-2021 divonis penjara 1 tahun empat bulan penjara 

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Bupati Labuhan Batu Utara periode 2010-2015 dan 2016-2021 H Kharuddin Syah alias H Buyung divonis 1 tahun 4 bulan penjara di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara Jumat (4/2/2022).

Buyung dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama uang biaya pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dari Sektor Perkebunan.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan," kata Hakim Ketua Saut Maruli Tua Pasaribu.

Majelis Hakim dalam amarnya menuturkan, adapun yang memberatkan, perbuatan H Buyung tidak mendukung program pemerintah memberantas tindak pidana korupsi, selain itu terdakwa sudah pernah dihukum.

Baca juga: Propam Polda Sumut Inspeksi Mendadak ke Polrestabes Medan

"Terdakwa selaku Bupati tidak menjadi suri tauladan dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN," kata hakim.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah yang telah diterimanya, yakni kurang lebih sebesar Rp 596 juta.

"Perbuatan terdakwa memenuhi unsur bersalah dalam Pasal 3jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana," urai hakim.

Usai vonis dibacakan, Haji Buyung maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta, subsidar 3 bulan kurungan kompak menyatakan pikir-pikir.

"Pikir-pikir dulu Yang Mulia," cetus Buyung.

Sementara itu dalam dakwaan JPU dari Kejati Sumut Hendri Edison Sipahutar menyebutkan, bahwa dalam 3 Tahun Anggaran (TA) berturut-turut Pemkab Labura, ada menerima dana pemungutan PBB dari Sektor Perkebunan total Rp 2.510.937.068.

Baca juga: KPK Dalami Dugaan Aliran Suap Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud ke Partai Demokrat

Uang tersebutlah kemudian disalahgunakan H Buyung bersama beberapa stafnya. "TA 2013 Rp 1.065.344.300, Januari-Oktober 2014 Rp 529.678.578 dan November-Desember 2014 Rp 219.188.623. Serta Januari-November 2015 sebesar Rp 487.707.897. Sedangkan November hingga Desember Rp 209.017.897," kata Jaksa.

Namun H. Buyung yang saat itu menjabat sebagai Bupati, bekerja sama dengan sejumlah bawahannya yakni

Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Labura TA 2014 dan 2015, Armada Pangaloan selaku Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada dinas tersebut (sudah divonis bersalah) menyusun pembagian biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan TA 2013 yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala DPPKAD Kabupaten Labura dengan Nomor : 973/1311/DPPKAD-II/2013, tanggal 11 Desember 2013.

Selanjutnya terdakwa pun mengeluarkan SK Nomor : 973/281/DPPKAD-II/2013 tertanggal 9 Desember 2013 tentang Besaran Pembagian Biaya Pemungutan PBB sektor Perkebunan Tahun 2013 yang akan dijadikan dasar hukum untuk pembagian dana pemungutan PBB sektor Perkebunan sebagai uang insentif.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Medan
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved