Pihak Susi Air Tegaskan Kelompok Penyandera Tidak Komunikasi Apapun Kepada Perusahaan

"Kita optimalkan prajurit yang ada di sana karena yang kita hadapi bukan musuh yang tetap dan bisa berhadapan, bukan. Jadi gerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk, nah ini kan tidak mudah ngambil dari penduduk ini," tuturnya.

Yudo mengaku tak ada target waktu tertentu untuk menyelamatkan Philips.

Pasalnya, kondisi di lapangan tidak mudah lantaran KKB berlindung di masyarakat.

"Mereka (KKB) berlindung selalu dengan masyarakat, malah dengan anak-anak, ya kita usahakan ya sedapat mungkin kita laksanakan secara persuasif, ya kita tidak mau masyarakat menjadi korban karena itu," tandas Yudo.

Sebelumnya, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sempat menawarkan sistem barter antara Pilot Susi Air, Kapten Philips Max Marthin dengan senjata dan uang.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady membenarkan sempat adanya penawaran tersebut dari kelompok pimpinan Egianus Kogoya.

Baca juga: KKB Minta Senjata dan Uang untuk Dibarter dengan Pilot Susi Air, Polri: Tidak Masuk Akal

"Sempat ada penyampaian demikian (barter pilot Susi Air dengan uang dan senjata)," kata Benny saat dihubungi, Jumat (24/2/2023)

Namun, lanjut Benny, penawaran barter itu ditolak oleh jajaran TNI-Polri karena tidak masuk akal.

"Namun TNI-Polri tidak tanggapi, hal itu tidak masuk akal," ucapnya.

Sebelumnya, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan perkembangan pencarian Pilot Susi Air Capt. Philip Mark Mehrtens di Mako Lanud Yohanis Kapiyau pada Kamis (16/2/2023).

Baca juga: Pilot Susi Air Disandera, Lemhannas: Tak Ditemukan Keterkaitan Dengan Penahanan Gubernur Papua 

Saleh didampingi Kabinda Papua Mayjen TNI Gustav Agus Irianto, Danrem 172/PWY Brigjen TNI JO Sembiring, Danpas III Brimob Brigjen Pol Gatot dan Danlanud Mimika Letkol Pnb Slamet Suhartono.

Pada kesempatan tersebut, Saleh mengatakan sampai saat ini upaya penyelamatan Capt. Philip masih dilakukan dengan pendekatan dialog atau soft approach yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Daerah Nduga.

Namun demikian, kata dia, mengingat terbatasnya waktu, aparat TNI-Polri punya standard operasi yang harus dijalankan dalam upaya penegakan hukum agar persoalan tersebut tidak berlarut.

Salah satu hal yang menjadi standard yakni terkait batas waktu.

"Saya tidak bisa sampaikan dan ungkapkan waktunya karena ini suatu hal yang dirahasiakan. Tetapi apabila tiba waktunya, maka TNI Polri akan melakukan penegakan hukum secara terukur, terpilih dan terarah," kata Saleh dalam keterangan resmi Penerangan Kodam XVII Cenderawasih pada Kamis (16/2/2023).