Ibu Hamil yang Meninggal usai Ditolak RSUD di Subang: Kata Pengamat hingga Dinkes Jabar Turun Tangan

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk pencegahan di masa yang akan datang serta mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

"Untuk dilakukan Audit Maternal Perinatologi sehingga akan diketahui titik lemah dan dijadikan bahan untuk rekomendasi perbaikan pelayanan ke depan. Juga kepada masyarakat setempat harus diberikan pembinaan dan sosialisasi kehamilan yang sehat," tuturnya.

Pihak Pemprov Jabar juga bakal turun untuk melakukan pembinaan kepada berbagai pelayanan kesehatan di Jabar.

"Insyaa Allah kami dari tingkat provinsi akan mengadakan pembinaan, kami akan koordinasikan," tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik Angkat Bicara

Cecep Darmawan selaku pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ikut angkat bicara.

Ia mengungkapkan, mestinya layanan publik terlebih yang darurat harus menjadi hal utama.

Terlebih terkait kondisi pasien yang sedang kritis.

Setelah memberikan pertolongan kepada pasien, baru masuk ke masalah birokrasi.

Baca juga: Hari Ini Ada Pekerjaan Rekonstruksi di Tol Jagorawi, Pengguna Jalan Diminta Atur Waktu Perjalanan

"Kan rumah sakit itu ada tempat yang namanya Instalasi Gawat Darurat (IGD) itu bisa ditangani dan berikan pertolongan dahulu, kemudian terkait administrasi. Sebenarnya tak hanya RS negeri tetapi RS swasta juga, sebab tujuan rumah sakit itu kan menolong orang sakit, orang yang membutuhkan pertolongan dan pengobatan, serta pelayanan kesehatan, maka fokus pada tujuan utamanya itu, selanjutnya recovery apakah itu menggunakan BPJS, dana pribadi, asuransi, atau apapun berikutnya," ungkap Cecep seperti yang diwartakan TribunJabar.id.

Ia juga menegaskan, pelayanan kesehatan jangan sampai mengesampingkan nilai kemanusiaan dan pelayanan dengan birokrasi yang berbelit.

"Tentu menyelamatkan pasien jauh lebih utama dari sekedar mengurus birokrasi. Apalagi, bagi mereka kelompok rentan. Jadi, kejadian ini harus menjadi warning buat semua. Dan perlu adanya audit pada SOP dan pelaksanaan SOP karena ini bukan hal sepele, serta Bupati dan DPRD setempat juga harus cek ricek dan lakukan investigasi," lanjut Cecep.

Cecep juga mengomentari soal standar operasional prosedur (SOP) yang berbelit.

"Selanjutnya nanti masalah administrasi atau lainnya kan nanti bisa diurus pihak keluarganya. Jadi, ini harus menjadi koreksi bagi pelayanan terutama di bagian darurat dengan adanya spesial SOP. Memang terkadang kejadian ini kerap terjadi dan di lapangan terkadang kaku, maka perlu ada petugas di lapangan yang mengerti, jika tak bisa memutuskan maka harus melaporkan segera ke atasannya jangan memutuskan sendiri," pungkas Cecep.

(Tribunnews.com, Renald)(TribunJabar.id, Muhamad Nandri Prilatama/Muhamad Syarif Abdussalam)