Hubungan Putra Mahkota Keraton Solo dengan Gibran usai Buat Status 'Nyesel Gabung Republik'

TRIBUNNEWS.COM - Putra Mahkota Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo, KGPAA Hamangkunegoro, menjadi sorotan setelah mengunggah kritik pedas terhadap kondisi Indonesia.

Kritik tersebut diungkapkannya dalam Instagram story @kgpaa.hamengkunegoro.

Dalam unggahan itu, KGPAA Hamangkunegoro menuliskan kalimat 'Nyesel gabung Republik'.

Pasca-viralnya unggahan itu, pihak Keraton Solo yang diwakili Pengageng Sasono Wilopo KPH Dani Nur Adiningrat, memberikan penjelasan.

Dani menegaskan, kritik itu tak merubah hubungan yang sudah terjalin antara KGPAA Hamangkunegoro dengan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.

Hubungan keduanya, lanjut Dani, masih terjalin baik hingga kini.

"Hubungan baik sejak Mas Wapres menjadi Wali Kota maupun sekarang menjadi RI 2," katanya, dilansir TribunSolo.com.

Dalam klarifikasinya yang dibacakan Dani, KGPAA Hamangkunegoro mengatakan, apa yang ditulisnya dilatarbelakangi oleh isu yang berkembang di masyarakat, terutama kasus korupsi di Pertamina.

Menurut KGPAA Hamangkunegoro, kasus tersebut menimbulkan kekecewaan yang luas di masyarakat, termasuk bagi dirinya.

"Bahwa unggahan saya di Instagram tidak dapat dilepaskan dari rangkaian unggahan sebelumnya, yang dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan situasi terkini."

"Khususnya terkait pemberitaan mengenai kasus Pertamina yang telah menimbulkan kekecewaan luas di masyarakat, termasuk bagi saya sebagai bagian dari generasi muda," ungkap klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro yang dibacakan oleh Dani.

Baca juga: Klarifikasi KGPAA Hamangkunegoro soal Status Nyesel Gabung Republik: Bukan Permintaan Maaf

Unggahan itu diakui Putra Mahkota sebagai ekspresi kekecewaan dirinya serta bentuk kritik kepada pemerintah.

Ia menekankan, pernyataan itu bukanlah cerminan dari hilangnya semangat nasionalisme, patriotisme atau jiwa bela negara dalam dirinya.

"Melainkan suatu bentuk kritik dan sindirian terhadap para penyelenggara negara saat ini," jelasnya.

Putra Mahkota menekankan, klarifikasi tersebut bukanlah bentuk dari permintaan maaf.