5 Sopir Perusahaan di Sukabumi Diduga Dipaksa Resign: Diintimidasi, Dituduh Markup Nota Beli BBM

Sementara, Budi menjelaskan saat kelima sopir tersebut menuruti permintaan pihak perusahaan agar mengambil uang lembur dari jatah biaya pembelian BBM, mereka justru dituduh melakukan mark up.

Padahal, sambungnya, perintah tersebut diketahui oleh pimpinan perusahaan.

"Hal itu pun dilakukan berdasarkan petunjuk di bagian itu, misalkan kamu kalau pakai mobil double perbandingannya adalah 1 banding 6 kan kilo meternya, terus kamu pakai engkel perbandingannya 1 banding 7. Nah, nota itu pun disampaikan sesuai dengan intruksi kilo meter yang tadi disebutkan. Sehingga menurut hemat kami dugaan markup ini pun tidak mendasar, sehingga kami memprotes PHK itu," ucapnya.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi, Bambang Widyantoro, mengungkapkan pihaknya sudah melakukan audiensi terkait kasus tersebut.

Namun, Bambang menjelaskan pihaknya belum menerima laporan resmi dari pihak pekerja.

"Belum ada (laporan resmi), kita kemarin aja baru audensi secara resmi itu, karena itu kan bripartit dulu antar mereka dulu."

"Nah untuk tripartit juga harus ada laporan ke kita secara resmi, harus ada tertulis permohonan mediasi. Kalau tidak ada kita juga sulit juga bertindak, jadi yang ditunggu adalah itu untuk secara resmi yang formal," jelas Bambang.

Kendati demikian, Bambang memastikan pihaknya telah bekerja untuk mencari informasi dan solusi bagi kedua belah pihak terkait kasus ini.

Dia pun berharap agar permasalahan cepat selesai, maka harus ada laporan resmi ke Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

"Kalau secara formal tadi kan jalurnya harus seperti itu ada pengaduan, ada permohonan, tapi di luar itu tetap dilakukan langkah," pungkas Bambang.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "5 Karyawan Diduga Dipaksa Keluar dari Perusahaan di Sukabumi, SPN: Mereka Ditakut-takuti"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin)