Dedi Mulyadi Akan Terapkan Jam Malam untuk Siswa di Jabar, Tak Boleh Nongkrong di Atas Jam 8 Malam

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menggandeng Polda Jabar dan Polda Metro Jaya membuat memorandum of understanding (MoU) di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/5/2025).

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kesepakatan itu ialah untuk memberantas preman yang meresahkan warga dan mengganggu investasi.

Dedi menyebut, perjanjian bersama Kapolda Jabar, Kapolda Metro, wali kota/bupati, dan Kapolres se-Jabar itu menyangkut berbagai hal. 

Mulai dari peningkatan keamanan di seluruh Jawa Barat hingga mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif.

"Kemudian melahirkan banyak tenaga kerja dan di dalamnya ada upaya yang dilakukan, memperkuat basic keamanan tiap kawasan dan zona industri dan menumbuhkan iklim ekonomi yang kondusif, melindungi UMKM. Ada ketentraman di pasar dan berbagai tempat lainnya," ujar Dedi, dikutip dari Tribun Jabar.

Bukan hanya itu, lewat kerja sama dengan Polri ini, anak-anak di Jawa Barat diharapkan bisa tertib dan disiplin dalam berlalu lintas.

"Di bawah umur tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor, kecuali jaraknya yang tidak bisa ditempuh dengan berjalan kaki," ucap Dedi.

Bahkan, nantinya Dedi Mulyadi akan memberlakukan jam malam, yaitu anak-anak sekolah tidak boleh berada di luar rumah untuk nongkrong di atas jam 20.00 WIB. 

"Kemudian pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja. Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar di mana-mana dan pengetatan pengawasan anak sekolah."

"Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan pada hari belajar tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya, karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak," tambahnya.

Dedi juga menyoroti kebijakannya yang melarang siswa membawa kendaraan ke sekolah, menurutnya keputusan itu sudah memberikan dampak positif.

Baca juga: PDIP Walk Out saat Rapat Paripurna DPRD Jabar, Dedi Mulyadi: Itu Hak Setiap Orang

"Hari ini saya bersyukur, di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, anak sudah senang berjalan kaki." 

"Ini sebuah sinyal, semua kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi," ucapnya.

Sementara itu, Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan berkomitmen untuk memberantas premanisme dan menjamin investasi di Jawa Barat.

"Berkaitan dengan keamanan, kami minta sama Pak Gubernur, itu bagian kami. Kami akan segera selesaikan, tadi sudah arahannya, kita akan melakukan patroli bersama-sama TNI, Satpol PP, membangun pos-pos di tempat perindustrian," ujar Rudi. 

Nantinya, sambung Rudi, kepolisian akan melakukan patroli, tidak hanya di kawasan industri besar saja, tapi sampai ke pasar-pasar dan pemukiman warga.

"Tidak, di perumahan juga, di pasar-pasar itu rakyat-rakyat kecil, yang pedagang-pedagang kecil diambil-ambilin duitnya Rp5 ribu segala rupa, parkir liar segala rupa," ucapnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan kebijakan lain yang menimbulkan pro dan kontra, salah satunya ialah mengirim siswa nakal ke barak militer.

Di mana DPRD Jawa Barat bakal memangil Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar untuk membahas program yang sudah berjalan ini.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, program yang diinisiasi oleh Dedi Mulyadi itu masih menyisakan sejumlah masalah.

"H-3 sebelum program ini diresmikan, Disdik Jabar secara gamblang belum bisa menjelaskan. Ternyata tiga hari kemudian sudah launching. "

"Kami terkaget-kaget. Mungkin dalam pekan ini kami akan memanggil Disdik," ujar Ono, Jumat.

Menurutnya, program pendidikan karakter ini belum ditemukan regulasinya dalam konstruksi peraturan perundang-undangan di Indonesia.

“Konstruksi peraturan perundang-undangan tidak ada berbicara peserta didik yang berkebutuhan khusus masuk ke militer,” ucapnya.

Ia menyebut, landasan program itu hanya Surat Edaran (SE) Gubernur Jabar yang memberikan pembinaan khusus bagi siswa bermasalah, setelah mendapatkan persetujuan orang tua melalui pola kerja sama antara Pemprov Jabar, pemerintah kab/kota dengan jajaran TNI/Polri.

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sudah mengatur, ada namanya pendidikan khusus, di mana pendidikan khusus itu bisa formal seperti Sekolah Luar Biasa (SLB) yang memang menjadi kewajiban seorang gubernur,” tutur Ono.

Selain itu, Ono belum mengetahui dari mana sumber anggaran Rp6 Miliar yang dikucurkan untuk program tersebut. 

Program itu pun tak masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar yang merupakan penjabaran visi dan misi Dedi Mulyadi.

“Belum ada kegiatan itu, dan ini kami belum membahas RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur KDM. Jadi, kami ini belum membahas secara detail program KDM yang sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, semua program dan anggaran daerah harus selaras dengan RPJMD.

Program yang dianggarkan di luar RPJMD tidak memiliki dasar hukum perencanaan sehingga berpotensi melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Wacanakan Jam Malam buat Pelajar, Gandeng Polisi Berantas Premanisme.

(Tribunnews.com/Deni)(TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)