Alasan Ono Surono Ngotot Tolak Program Barak Militer Ala Dedi Mulyadi, Tegaskan Dukung Langkah KPAI

TRIBUNNEWS.COM - Program pendidikan anak bermasalah di barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, masih menuai pro dan kontra.

Kebijakan Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak militer tersebut, mendapat penolakan dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono.

Ono Surono mengatakan, program tersebut tidak hanya menyimpang dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi anak.

"Ya tetap ya, kita tolak," ujarnya di BIJB Kertajati, Majalengka, Senin (19/5/2025), dilansir TribunJabar.id.

Ono Surono yang juga Ketua DPD PDIP Jawa Barat itu kemudian merujuk pada temuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program ini.

Ia menyebut, KPAI telah menemukan sejumlah pelanggaran di lapangan.

Temuan itu mulai dari pemaksaan kepada anak-anak dengan ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut program, hingga ketidaknyamanan selama berada di lingkungan barak militer.

"Apalagi KPAI, misalnya, sudah menemukan ada beberapa hal. Yang pertama misalnya menjadi pemaksaan anak-anak dengan ancaman mereka tidak akan naik kelas."

"Lalu, misalnya, ada ketidaknyamanan anak-anak di barak militer tersebut," terang Ono Surono.

Sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak anak, Ono menyatakan akan berdiri bersama KPAI jika lembaga tersebut merekomendasikan penghentian program kepada gubernur.

Ono menilai langkah KPAI sebagai bentuk pengawasan yang sah dan penting untuk menjaga arah kebijakan pendidikan yang berpihak kepada anak.

Baca juga: Heboh di Medsos! Ibu Zize Minta Pratama Arhan Dikirim ke Barak Militer, Ini Alasannya

"Jadi pada saat KPAI yang merupakan lembaga pengawas terkait dengan perlindungan anak menyampaikan seperti itu, saya sendiri yang pasti akan mendukung KPAI untuk merekomendasikan gubernur menghentikan," tegasnya.

Wamendagri Sepakat Evaluasi Program Barak Militer

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menyatakan sepakat untuk mengevaluasi program pendidikan anak bermasalah di barak militer tersebut.

Meski Dedi Mulyadi telah menyiapkan sistem evaluasi internal, Bima menegaskan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri akan melakukan penilaian tersendiri terhadap efektivitas program itu.

"Saya kira menarik untuk melihat hasilnya. Tentu tidak bisa secara cepat mengetahui dampaknya, tapi penting untuk dilakukan evaluasi," katanya di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).

Bima Arya mengatakan, jika program terbukti memberikan hasil positif, maka dapat dilanjutkan dan diperkuat.

Sebaliknya, jika ditemukan kekurangan, perlu dilakukan perbaikan oleh pemerintah daerah.

"Kalau bagus, bisa terus dikuatkan. Kalau ada catatan-catatan, pasti diperbaiki," jelasnya.

Dedi Mulyadi Tanggapi Temuan KPAI

KPAI sebelumnya menyebut sejumlah pelajar diancam tidak naik kelas jika menolak ikut pelatihan karakter di barak militer.

Mengenai temuan itu, Dedi Mulyadi justru menantang KPAI untuk turut terlibat dalam proses pendidikan anak-anak bermasalah.

"Kalau KPAI merasa ada yang salah, mari kita turun bersama."

"Jangan hanya berkomentar dari jauh, tapi ambil peran dalam mendidik anak-anak," ujarnya saat menyapa 39 pelajar SMP dan orang tua mereka pascapelatihan karakter di Resimen Armed 1/ Sthira Yudha Purwakarta, Minggu (18/5/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Baca juga: Kutip Penelitian, Gamal Albinsaid Soroti Kebijakan Dedi Mulyadi Bawa Anak Nakal ke Barak Militer

Dedi menilai lingkungan di luar barak militer justru lebih berbahaya bagi remaja, dibandingkan di barak yang terkontrol dan memiliki disiplin ketat.

Ia lantas meminta para pelajar untuk berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perilaku yang menyimpang.

Dedi pun meminta orang tua dan lingkungan sekitar untuk lebih peduli terhadap aktivitas remaja.

"Anak ini kembali ke 'neraka', lingkungan yang luas dan mereka tidak ketahui, bahkan ada kemungkinan mereka bisa dibacok oleh orang tak dikenal, di barak militer lebih merasa aman," imbuhnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengumumkan, angkatan pertama siswa program pendidikan barak militer akan lulus pada Selasa (20/5/2025).

Para peserta yang lulus telah melalui evaluasi psikologis dan mendapatkan rekomendasi kelayakan untuk kembali ke lingkungan sosial.

"Insya Allah, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, mereka dimungkinkan sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Senin.

Dedi Mulyadi mengungkapkan, sebanyak 273 siswa akan diwisuda dari Dodik Bela Negara Rindam III Siliwangi, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Setelah kelulusan, angkatan baru akan dibuka untuk mengikuti program serupa.

Ia menegaskan, anggaran program ini dianggap produktif, karena dialokasikan secara langsung untuk pendidikan dan pembinaan anak-anak yang terlibat kenakalan remaja atau perilaku menyimpang.

"Fokus kami adalah rehabilitasi karakter anak-anak bermasalah melalui pendekatan disiplin dan nilai bela negara," jelas Dedi.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Ono Surono Tetap Tolak Program Siswa Nakal Barak Militer Ala Dedi Mulyadi, Ungkap Alasannya

(Tribunnews.com/Nuryanti/Mario Christian Sumampow) (TribunJabar.id/Adhim Mugni Mubaroq/Deanza Falevi)

Berita lain terkait Wajib Militer Bagi Pelajar Nakal