LAPORAN KHUSUS Prostitusi di IKN Kaltim: Tarif Rp 400-700 Ribu, Full Service dan Bisa Nego

Rekan-rekannya menimpali dengan gelak tawa, menyiratkan bahwa praktik semacam ini bukan hal asing bagi mereka.

Beberapa pekerja lain bahkan menyebut layanan tersebut sebagai "kebutuhan." Jauh dari rumah dan istri, mereka mengaku kerap memanfaatkan aplikasi itu untuk mencari pelampiasan.

"Kamu kan sering itu kalau sudah gajian langsung ganti oli di situ," timpal rekan-rekannya sambil tertawa lepas.

"Tak  usah munafik kaya kamu tidak pakai aja," timpal pekerja yang lain sambil tunjuk-tunjukan disertai dengan tawa lepas.

Tarif Open BO di IKN Rp 400-700 Ribu, Bisa Nego, Full Service, Stay

Saat Tribun Kaltim mengunduh aplikasi yang dimaksud, dalam hitungan menit, notifikasi pertemanan langsung berdatangan, mayoritas dari akun wanita muda yang memajang foto-foto menarik.

Tribun Kaltim mencoba memulai percakapan dengan beberapa akun, salah satunya bernama "Rena."

Langsung to the point obrolan mengarah pada tawaran tarif yang berkisar mulai dari Rp400 ribu hingga Rp700 ribu untuk sekali pertemuan dengan layanan full service. 

Mereka bahkan langsung mengirimkan lokasi guest house tempat mereka menginap yang sebagian besar berada di wilayah Desa Bumi Harapan dan sekitarnya.

"Open BO ST 600, bisa nego, ful servis, stay. Gercep, OTW sekarang, kk saya tunggu," tulis salah satu akun sambil menyebutkan nama penginapan yang berada tak jauh dari Rest Area IKN.

Kupu-kupu Malam di IKN Biasa Sewa Guest House

Seiring meningkatnya jumlah pekerja dan tamu proyek IKN, jumlah guest house di Kecamatan Sepaku pun melonjak. 

Tarifnya bervariasi, mulai dari Rp350 ribu hingga Rp400 ribu per malam. Lokasi inilah yang kerap digunakan para pekerja seks online untuk "stay" dan menerima tamu.

"Serius gak ini KK, gercep 600 nego + ful servis," ujar akun lainnya sambil mengirimkan share lock dan alamat guest house yang juga berada di sekitaran IKN.

Baca juga: Menteri AHY: Anggaran untuk Lanjutkan Proyek IKN Sudah Disiapkan

Dari hasil percakapan dengan belasan pekerja dan warga, mayoritas mengetahui praktik tersebut namun mengaku tidak memiliki kuasa untuk mencegahnya.