Dedi Mulyadi Pimpin Jabar
Dedi Mulyadi Larang ASN Rapat di Hotel Meski Diizinkan Pemerintah, Singgung Utang BPJS Rp300 Miliar
Ketimbang rapat di hotel, Dedi mengatakan hasil realokasi anggaran itu akan lebih bermanfaat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
lihat foto
Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman.
"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," katanya.
Disbudpar Kota Bandung Sambut Baik Kebijakan Pemerintah
Di sisi lain, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Kota Kota Bandung, Nuzrul Irwan Irawan, menyambut baik kebijakan pemerintah pusat tersebut.
Pasalnya, kata dia, selama ini industri perhotelan di Kota Bandung lesu hingga banyak karyawan yang harus terkena PHK, terutama hotel bintang tiga.
"Ada GM juga (di PHK), terus ada beberapa karyawan juga yang dirumahkan. Kalau terakhir yang saya tahu PHK itu ada tiga hotel ya, terus yang lainnya belum update lagi," kata Nuzrul saat ditemui di Balai Kota Bandung, Selasa (10/6/2025), dikutip dari TribunJabar.id.
"Kalau dari Mendagri sudah ada imbauan begitu ya. Iya (jadi angin segar), minimal bisa membantu teman-teman kita yang ada di industri pariwisata, khususnya perhotelan," ujarnya.
Menurut Nuzrul, jika rapat di hotel digelar kembali, maka kondisi hotel juga akan membaik karena kegiatan seperti itu bisa membantu tingkat okupansi yang kini sudah mulai lesu.
"Dari tahun ke tahun sebelumnya banyak kementerian yang suka menyelenggarakan kegiatan rapat di hotel Kota Bandung."
"Itu industri pariwisata terdongkrak, nah setelah awal tahun kemarin ada Inpres nomor 1 tahun 2025 ini tidak ada kegiatan di hotel," ucapnya.
Nuzrul mengatakan, untuk saat ini rapat di hotel itu tinggal dilaksanakan karena memang sudah ada arahan dari pemerintah pusat.
Terlebih lagi, tujuannya demi membantu kondisi hotel yang sudah mulai terpuruk.
"Kalau sudah ada arahan dari pusat, biasanya daerah juga mengikuti," pungkas Nuzrul.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Beda dengan Kemendagri, Dedi Mulyadi Masih Belum Izinkan Rapat Dinas di Hotel, Minta Daerah Ikuti
(Tribunnews.com/Rifqah) (TribunJabar.id/Nazmi/Hilman)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.