Penataan Tambang Nikel di Raja Ampat Dinilai Sesuai Regulasi dan Prinsip Keberlanjutan

TRIBUNNEWS.COM, PAPUA – Langkah tegas pemerintah dalam menata aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat apresiasi sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam membela kepentingan rakyat. 

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Umum DPP Bapera, Henry Indraguna, yang menilai bahwa penyelamatan ekologi dan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian hukum terhadap kegiatan tambang di wilayah tersebut.

“Kasus pertambangan nikel di Raja Ampat telah membuktikan negara hadir untuk membela kepentingan rakyat, baik kelangsungan ekologi lingkungan Raja Ampat, menyelamatkan pariwisata sebagai devisa daerah dan negara,” ujar Henry pada Sabtu (14/6/2025).

Baca juga: Bahlil Klaim Jokowi Tak Terlibat Tambang Nikel Raja Ampat, Said Didu: Jangan Anggap Kami Bodoh

Ia menambahkan, pemerintah juga mencari solusi terbaik bagi masyarakat agar tetap dapat bekerja di sektor tambang dengan izin operasi yang sesuai regulasi.

“Serta mencarikan cara terbaik untuk penghidupan dan kesejahteraan masyarakat tersebut untuk bekerja di pertambangan nikel yang izin operasi dan pengelolaannya harus sesuai dengan regulasi dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku,” jelasnya.

Henry menyampaikan bahwa arah kebijakan tersebut juga mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum DPP Bapera, Fahd A Rafiq.

Ia menegaskan bahwa seluruh jajaran organisasi siap mengamankan dan mengawal program strategis yang sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam pernyataannya, Henry juga mengingatkan tentang pentingnya stabilitas politik dan dukungan terhadap para pengambil kebijakan, termasuk menteri yang tengah berupaya menertibkan praktik-praktik pertambangan ilegal.

Ia menyebut bahwa tindakan tegas terhadap pelanggaran hukum di sektor ESDM perlu diapresiasi karena berdampak langsung pada keberlanjutan alam dan sosial-ekonomi masyarakat.

“Bapera siap berada di garda terdepan dan siap pasang badan jika ada yang coba-coba mengusik atau mengganggu posisi pemimpin yang sedang menjalankan kebijakan nasional untuk kemaslahatan rakyat,” tegas Henry.

Baca juga: Respons Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Jokowi Setuju Izin Tambang Dicabut Jika Rusak Lingkungan

Lebih lanjut, Guru Besar Ilmu Hukum Unissula Semarang itu menekankan bahwa penanganan kasus tambang di Raja Ampat dilakukan melalui pendekatan dialog dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat adat, hingga pelaku industri.

“Pendekatan yang diimplementasikan mencerminkan sikap tegas namun tetap mengedepankan dialog dengan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat adat, serta pelaku industri sehingga solusi terbaik dari yang baik yang didapatkan,” tuturnya.

Sebagai tokoh nasional yang juga aktif di organisasi kepemudaan, Henry mengingatkan bahwa narasi negatif terhadap kebijakan pemimpin hanya akan menghambat agenda pembangunan. Ia menegaskan bahwa upaya character assassination harus dilawan dengan fakta dan data.

“Bapera akan terus memitigasi segala hal terkait ancaman, hambatan, gangguan internal atau eksternal yang melawan kebijakan. Bapera siap pasang badan melawan upaya inkonstitusional dan berpotensi sebagai character assassination dengan berupaya membangun isu-isu tidak benar yang sengaja dikapitalisasi untuk menjatuhkan kredibilitas pemimpin nasional,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Henry Indraguna Tegaskan Bapera Tegak Lurus Satu Komando Bersama Ketum Golkar