Hari Pertama Sekolah
6 Kontroversi Dedi Mulyadi Paling Disorot: Masuk Sekolah 06.30 WIB Bikin Emak-emak dan Buruh Rungkad
6 kontroversi kebijakan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar, dari masuk sekolah 06.30 hingga larangan study tour siswa.
Editor:
Glery Lazuardi
3. Pembongkaran Hiburan Hibisc Fantasy Milik BUMD
Pada Maret 2025, Dedi membongkar wahana rekreasi Hibisc Fantasy milik Jaswita (BUMD Jabar) karena pelanggaran izin.
Meskipun langkah ini diambil untuk mencegah banjir di kawasan Puncak, kebijakan ini mengundang kritik karena dianggap mendadak dan berdampak ekonomi terhadap pekerja dan pelaku wisata lokal.
4. Anak Nakal Dikirim ke Barak Militer
Program pembinaan karakter untuk remaja bermasalah dengan mengirim mereka ke barak militer mulai diterapkan sejak Mei 2025.
Meskipun diklaim sebagai solusi pembentukan kedisiplinan, program ini menuai kritik dari KPAI karena dinilai intimidatif dan tidak berbasis asesmen psikologis.
“Praktik kebijakan ini bersifat intimidatif, tidak dibarengi asesmen psikologis, dan tanpa indikator kenakalan yang jelas,” kritik KPAI.
Baca juga: Permintaan Khusus Wabup Garut Calon Mantu Dedi Mulyadi soal Nikahannya, Imbau Tak Kirim Papan Bunga
5. Vasektomi untuk Penerima Bantuan Sosial
Dedi sempat menyampaikan bahwa pria dari keluarga penerima bansos dianjurkan mengikuti program KB, termasuk vasektomi.
Meski kemudian diklarifikasi bahwa vasektomi bukan syarat utama bansos, pernyataan awal Dedi menuai penolakan keras, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia yang menyebut kebijakan ini haram.
“Saya mengatakan penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan berkeluarga berencana dan kalau bisa laki-laki,” ucap Dedi pada 8 Mei 2025.
6. Jam Malam dan Penghapusan PR
Kebijakan lainnya adalah pemberlakuan jam malam bagi pelajar (21.00 – 04.00 WIB) serta penghapusan pekerjaan rumah (PR) oleh sekolah.
Dedi menyebut ini untuk menjaga jam istirahat anak dan kedisiplinan, namun banyak pengamat menilai pendekatan ini terlalu reaktif.
Kebijakan-kebijakan Dedi Mulyadi mengundang banyak dukungan dan kritik.
Di satu sisi, ia dianggap tegas dan progresif, namun di sisi lain banyak kebijakannya dinilai tidak berpijak pada kondisi riil masyarakat.
Emak-emak yang rungkad, buruh yang terlambat kerja, dan anak-anak yang kelelahan menjadi dampak nyata dari satu keputusan.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.