Tagihan Uang Seragam SD Negeri di Tangsel Rp 1,1 Juta, Kepsek Cantumkan Rekening Pribadi

TRIBUNNEWS.COM - Seorang ibu rumah tangga di Kota Tangerang Selatan, Banten bernama Nur Febri Susanti (38) mengaku diminta uang pembayaran seragam sekolah anaknya sebesar Rp1,1 juta.

Nur Febri tak memiliki uang sehingga anaknya terancam tak dapat bersekolah di SD Negeri Ciledug Barat, Kota Tangerang Selatan meski sudah diterima.

Ia menambahkan kepala sekolah memintanya mencari sekolah lain jika tak dapat melunasi biaya seragam.

"Kepala sekolahnya bilang, kalau saya tidak sanggup, lebih baik cari sekolah lain saja," bebernya, dikutip dari TribunTangerang.com, Kamis (17/7/2025).

Biaya seragam Rp1,1 juta meliputi pakaian muslim, baju batik, rompi, topi, atribut, serta buku paket pelajaran. 

Menurut Febri, biaya tersebut sangat besar lantaran anaknya diterima di sekolah negeri.

Febri mencurigai rekening pribadi kepala sekolah yang dicantumkan dalam tagihan seragam.

"Anak saya sudah diterima, tapi saat daftar ulang disodori daftar biaya seragam Rp1,1 juta. Itu harus lunas dan ditransfer ke rekening pribadi kepala sekolah," tandasnya.

Diketahui, Febri hanya berjualan pempek di rumahnya dengan sistem online sedangkan suami bekerja sebagai tukang parkir.

"Penghasilan suami saya pas-pasan. Saya juga jualan seadanya. Kalau bisa dicicil, mungkin kami masih bisa usahakan. Tapi ini diminta langsung, tanpa opsi," jelasnya.

Polemik SPMB di Tangsel

Baca juga: Hasil Seleksi SPMB Jabar 2025 Tahap 2 Diumumkan Hari Ini, Siapkan Syarat Dokumen Daftar Ulang

Selain di SD, Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di tingkat SMA juga mendapat sorotan.

Gubernur Banten, Andra Soni, mendapat laporan sistem jalur domisili di SMA Negeri Tangerang Selatan.

Banyak wali murid kecewa karena anaknya tak diterima di sekolah negeri.

Menurut Andra Soni, Pemprov Banten hanya menjalankan regulasi resmi SPMB.

Ke depan akan diadakan program sekolah swasta gratis untuk siswa yang tak lolos seleksi.

"Sampai hari ini masih ada beberapa sekolah yang banyak menerima tuntutan dari para orang tua agar anaknya diterima di sekolah negeri," jelasnya.

Andra Soni menambahkan aturan jalur domisili tahun ini melanjutkan program tahun sebelumnya.

Baca juga: Cara Cek Pengumuman Hasil Seleksi SPMB Jabar 2025 Tahap 2, Akses Link Ini dan Ikuti Daftar Ulangnya

"Dulu, zaman zonasi, hanya anak-anak yang tinggal dalam zona tersebut yang bisa diterima. Itu dianggap tidak adil, maka diubah menjadi SPMB."

"Apapun bentuk sistem seleksinya, selama jumlah sekolah masih kurang, maka ketidakpuasan akan terus terjadi," lanjutnya.

Kekurangan jumlah sekolah negeri akan disokong program sekolah swasta gratis.

"Dan kami punya keyakinan bahwa kami harus memberikan keadilan kepada seluruh warga Banten untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar," pungkasnya.

Sebagian artikel telah tayang di TribunTangerang.com dengan judul Kepsek SDN Ciledug Barat Disebut Suruh Siswa Pindah Sekolah bila Tak Bisa Beli Seragam Rp 1,1 Juta

(Tribunnews.com/Mohay) (TribunTangerang.com/Ikhwana Mutuah)