Kebakaran Hutan dan Lahan meningkat di Provinsi Riau, Menteri Hanif Berangkatkan Tim Pemadam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurrofiq, memimpin pelepasan tim pemadam darat yang ditugaskan ke wilayah-wilayah terdampak, khususnya Kabupaten Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Tim pemadam darat tersebut ditugaskan untuk memperkuat respons nasional terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali meningkat di Provinsi Riau.

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau kembali menjadi sorotan nasional dan regional karena dampaknya yang meluas hingga ke Malaysia. 

Per 24 Juli 2025, tercatat hampir 1.000 hektare lahan terbakar di 12 kabupaten/kota di Riau.

Kabupaten terparah yang terdampak kebakaran hutan di provinsi tersebut adalah Rokan Hulu (229 ha), Rokan Hilir (194 ha), Kampar (184 ha).

Gubernur Riau Abdul Wahid telah menetapkan Tanggap Darurat Karhutla sejak 22 Juli 2025.

Baca juga: Pihak Kemenhut Sebut Manusia Jadi Dalang Utama Kebakaran Hutan dan Lahan

“Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Ketika api sudah muncul, maka pemadaman darat menjadi garda terdepan yang paling efektif, khususnya di lahan gambut yang membutuhkan pendekatan teknis khusus,” ujar Menteri Hanif, dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).

Dalam arahannya, Menteri Hanif menegaskan bahwa apel ini bukan sekadar kegiatan simbolik, melainkan representasi nyata komitmen pemerintah dalam menangani lonjakan karhutla yang menunjukkan peningkatan signifikan pada akhir Juli. 

Berdasarkan data terbaru per 23 Juli 2025, titik kebakaran aktif masih ditemukan di sejumlah kawasan gambut dan mineral di Rokan Hilir dan Rokan Hulu, dengan dampak asap yang berpotensi meluas bila tidak ditangani cepat.

Upaya pengendalian karhutla merupakan bagian penting dari strategi nasional penurunan emisi gas rumah kaca sesuai dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC).

 Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,2?ngan dukungan internasional pada 2030, serta pencapaian Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat. 

Pengendalian karhutla menjadi kontributor kunci dalam realisasi target tersebut.

Menteri Hanif juga menginstruksikan penguatan sistem pencegahan dan deteksi dini di seluruh wilayah rawan karhutla. 

Upaya ini mencakup peningkatan patroli lapangan, pemantauan titik panas (hotspot), peningkatan kapasitas personel, sarana dan prasarana, serta sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, masyarakat, dan sektor swasta. 

Sinyal peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menunjukkan prediksi peningkatan signifikan titik panas di Riau pada periode 23–27 Juli 2025, dengan potensi berlanjut hingga awal Agustus.