BBM Sempat Langka di Jember, Anggota Komisi VI DPR Usul Pengiriman BBM Lewat Jalur Kereta
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim, mengusulkan penggunaan jalur kereta api sebagai alternatif distribusi selain truk tangki.
Penulis:
Chaerul Umam
Editor:
Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim, mengusulkan penggunaan jalur kereta api sebagai alternatif distribusi selain truk tangki.
Langkah ini dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jember yang mencapai sekitar 900 ribu hingga 1 juta liter per hari.
Baca juga: Distribusi BBM ke Jember Dipercepat, Pertamina Tambah Armada Usai Penutupan Jalur Gumitir
"Saya menginisiasi suplai BBM untuk Jember tidak hanya dari truk tangki saja, agar bisa disuplai melalui KAI," ujar Rivqy, yang akrab disapa Gus Rivqy, kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Usulan tersebut disampaikan dalam kunjungannya ke Depo Pertamina Gebang bersama Bupati Jember Muhammad Fawait.
Pertemuan itu juga dihadiri oleh Pj General Manager Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus dan perwakilan dari KAI Daop 9 Jember untuk membahas potensi realisasi gagasan tersebut.
"Belajar dari kejadian kemarin, masyarakat Jember mengalami kelangkaan BBM, jangan sampai ini terjadi lagi. Ada beberapa alternatif suplai menggunakan KAI, menggunakan depo BBM Gebang, ada juga di Rambipuji lahan," lanjutnya.
Gus Rivqy menegaskan ia akan membawa inisiatif ini ke tingkat pusat untuk dibahas lebih lanjut bersama Pertamina, KAI, dan Kementerian BUMN.
Ini akan saya bawa ke Jakarta, akan saya diskusikan dengan holding Pertamina, KAI, Menteri BUMN, dan semoga ini bisa menjadi solusi," sambungnya.
Baca juga: BBM Langka di Jember Dampak Penutupan Jalur Gumitir, Bupati Keluarkan Edaran Belajar Daring
Ia juga menyoroti minimnya persebaran depo BBM di wilayah selatan Pulau Jawa.
Dengan keberadaan depo aktif di Jember, manfaatnya juga bisa dirasakan oleh daerah sekitar.
Saat ini, depo Pertamina di Gebang telah lama tidak beroperasi, salah satunya karena regulasi yang mengharuskan adanya buffer zone minimal 50 meter dari permukiman warga.
"Jangan sampai, warga menjadi korban lagi. Ini akan menjadi kajian teknis, apa bisa ini. Rambipuji sebagai alternatif juga," jelasnya.
Meski menyadari revitalisasi jaringan distribusi berbasis KAI bukan perkara mudah, ia menilai langkah ini penting demi kepentingan masyarakat luas.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.