Kisruh Tarif Pajak 250 Persen Diharapkan Bisa Buat Bupati Pati Sudewo Belajar Mendengar Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM - Pakar Kebijakan Publik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, menanggapi soal langkah dari Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo.

Sebelumnya, Sudewo membuat kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Namun, setelah mendapat protes dari masyarakat hingga menyebabkan aksi demo di Pati, kebijakan kenaikan tarif PBB ini pun akhirnya dibatalkan Sudewo.

Menurut Teguh, kebijakan tarif PBB 250 persen yang kemarin dibuat Sudewo, menuai polemik karena tidak ada pelibatan masyarakat.

Teguh menilai, seharusnya Sudewo bisa mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.

Sebab, jika kebijakan yang dibuat terus mendapat penolakan dari masyarakat, maka itu akan membuat Sudewo kesulitan dalam memimpin Pati.

"Jadi beliau harus mendengarkan mendengarkan masyarakat supaya tidak kemudian semakin berat ketegangannya ini, semakin berat nanti."

"Kalau seperti ini akan jadi tataran masyarakat tentu Bupati Sudewo akan kesulitan nanti memimpin kabupaten kota ketika penolakan-penolakan itu terus berlangsung dari waktu ke waktu," kata Teguh dalam Program 'On Focus' di kanal YouTube Tribunnews.com, Jumat (8/8/2025).

Lebih lanjut, Teguh menilai kisruh kenaikan tarif PBB di Pati ini bisa menjadi pembelajaran menarik untuk Sudewo agar ke depannya bisa lebih bijaksana dalam membuat kebijakan di wilayah pemerintahan Pati.

Selain itu, Sudewo juga harus belajar untuk melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan di Pati.

Baca juga: Sudewo Sudah Batal Naikkan PBB 250 Persen, Mengapa Warga Pati Tetap Mendemo sang Bupati?

Dengan begitu, tak menutup kemungkinan Sudewo bisa kembali mendapat apresiasi dari rakyat.

"Saya kira ini pelajaran menarik ya untuk Bupati di awal pemerintahannya ini supaya lebih wise, lebih bijaksana. Kemudian mendengarkan suara masyarakat diajak bicara bersama kekuatan politik, kekuatan masyarakat dilibatkan."

"Saya kira kalau ini dilakukan Bupati Sudewo akan banyak mendapatkan apresiasi dari rakyat dan dapat dukungan yang banyak gitu," ungkap Teguh.

Tarif Kenaikan PBB 250 Persen di Pati Dibatalkan

Kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen akhirnya resmi dibatalkan oleh Bupati Pati, Sudewo.