Sosok Yayak Gundul, Disebut Sengkuni setelah Berdamai dengan Bupati Pati Sudewo

Sebelumnya, Yayak vokal mengkritik kenaikan PBB-P2 dan meminta pemerintah untuk mencari alternatif pendanaan melalui CSR.

Gaya komunikasi Sudewo dianggap arogan oleh Yayak dan tidak merangkul warga.

Sementara itu, Koordinator Penggalangan Donasi Aliansi, Teguh Istiyanto, menegaskan Yayak Gundul tidak pernah terlibat dalam penggalangan donasi serta rencana demo.

“Kemarin kami mengetahui bahwa Yayak Gundul dari Gerpab membatalkan aksi demo. Harap diketahui Aliansi kami tidak ada hubungannya dengan Yayak Gundul. Tidak pernah ada hubungan dengan kami. Kami pun tidak mau berhubungan dengan dia,” tukasnya.

Baca juga: Ratusan Eks Honorer RSUD Pati Akan Demo Sudewo: Kembalikan Pekerjaan Kami atau Turunkan Bupati!

Tindakan Yayak dianggap upaya penggebosan dan memecah belah warga Pati.

“Saya mohon, Pak Bupati, warga Pati jangan diadu domba, warga sudah bersatu, ingin Pati maju,” lanjutnya.

Teguh menambahkan Bupati Pati Sudewo akan didemo 50 ribu warga sesuai permintaannya.

“Kami tidak mengubah tuntutan. Yang kami persoalkan sejak awal memang bukan cuma PBB. Hanya saja, dalam pembentukan Aliansi, isu utama yang kami angkat memang PBB. Karena memang itulah yang menyatukan kami. Korbannya semua warga Pati, menyeluruh,” pungkasnya.

Disorot Gubernur Jawa Tengah

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai kebijakan Bupati Pati menaikkan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan warga.

Ahmad Luthfi meminta kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen dibatalkan.

Menurutnya, Sadewo harus membuka ruang diskusi agar kebijakan yang dikeluarkan tak menimbulkan kericuhan.

Baca juga: Permintaan Maaf Bupati Pati Tak Hentikan Rencana Demo 13 Agustus, Tabiat Sudewo Disorot

"Perintah saya agar dilakukan evaluasi dan kajian, kalau perlu, diturunkan saat itu juga," tegasnya, Kamis (7/8/2025).

Politisi partai Gerindra ini menegaskan seluruh kepala daerah di Jawa Tengah harus melakukan koordinasi terkait kenaikan PBB.

"Lakukan permohonan dengan pihak ketiga, contoh, membuat kajian, kemudian dikirimkan ke Pemerintah Provinsi untuk dilakukan kajian ke pihak ketiga apakah kajian kenaikan PBB itu wajar atau tidak," lanjutnya.

Ia menilai Sudewo membuat kebijakan tanpa sosialisasi hingga membebani masyarakat.