Mendagri Tito Karnavian Minta Pemda Beri Dukungan kepada UMKM Urus Sertifikasi Halal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia untuk aktif mendukung pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengurus sertifikasi halal. 

Menurutnya, sertifikasi halal bukan persoalan keagamaan, melainkan strategi penting dalam menghadapi persaingan ekonomi global.

Sertifikasi halal sendiri adalah proses penilaian dan verifikasi terhadap suatu produk untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariat Islam dan bebas dari unsur haram.

Siapa yang Mengeluarkan Sertifikat Halal? Di Indonesia, sertifikasi halal dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) dan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) – sebagai lembaga pemeriksa halal.

“Sertifikat halal, jaminan produk halal ini bukan berarti kita akan berorientasi kepada agama tertentu atau mungkin, mohon maaf, bahasanya ada yang mengatakan ini islamisasi, bukan. Tapi ini pertarungan dagang, global, dan ekonomi,” ujar Tito dalam dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/8/2025).

Sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbesar di dunia, Tito menjelaskan produsen utama produk halal justru berasal dari negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. 

"Negara Brasil itu nomor satu eksportir makanan halal. Kemudian India, Amerika, Rusia, itu adalah negara-negara produsen halal yang besar,” kata Tito.

Apalagi, dikatakan Tito, tren konsumsi produk halal juga meningkat pesat, khususnya di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. 

Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menjadi pasar yang sangat potensial. Namun, Tito mengatakan produsen halal terbesar dunia justru berasal dari negara lain. 

Tito menyebut hal itu menjadi tantangan bagi Indonesia agar mampu memperkuat produksi halal dalam negeri, dan salah satu solusinya yakni dengan percepatan sertifikasi halal bagi UMKM yang difasilitasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

"Ini perlu melibatkan seluruh pemda supaya kita menikmati produksi (halal) dalam negeri sendiri, konsumen masyarakat kita. Jangan diserbu dari luar,” tandasnya.