Bone Bergejolak, Aksi Tolak Kenaikan PBB Berujung Ricuh, Massa dan Aparat Saling Dorong

TRIBUNNEWS.COM - Aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan orang di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berlangsung ricuh, Selasa, (19/8/2025).

Demonstrasi di halaman Kantor Bupati Bone itu digelar guna menolak kebijakan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengenai kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).

Andi Asman adalah adik kandung dua tokoh nasional, yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman.

Aksi yang digelar oleh massa yang menamakan diri Aliansi Rakyat Bone Bersatu itu awalnya berlangsung tertib pada sore hari sekitar pukul 14.30 WITA.

Berbekal pengeras suara, orator meminta para pengunjuk rasa supaya menjaga ketertiban dan tidak melukan perusakan.

Akan tetapi, aksi menjadi ricuh setelah massa dan aparat keamanan terlibat saling dorong.

Massa melempari aprat dengan botol minuman dan batu. Di samping itu, massa aksi membakar ban di tengah jalan.

Kericuhan itu membuat lalu lintas di jalan utama terhambat. Adapun jalan di depan Kantor Bupati diblokir. 

Sejumlah demonstran tampak duduk di jalan sembari mengibarkan spanduk penolakan kenaikan pajak.

Sebagian demonstran tetap bertahan dengan duduk di jalan sambil mengibarkan spanduk penolakan kenaikan PBB-P2.

Polisi masih berjaga ketat di sekitar Kantor Bupati Bone. Situasi mulai mencair sesudah digelarnya mediasi antara polisi dan koordinator aksi.

Demonstrasi di dua tempat

Baca juga: Suasana Menjelang Demo PBB-P2 di Bone, Dijaga Ketat 1.000 Personel Gabungan

Aksi demonstrasi penolakan kenaikan PBB-P2 digelar di dua tempat.

Pertama, di Kantor Bupati Bone, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Kedua, Gedung DPRD Bone, Jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat. Dua tempat itu terpaut jarak sekitar 2 km.

Kantor Bupati Bone menjadi lokasi pertama untuk demonstrasi.

Rafli Fasyah, pemimpin demonstrasi, mengatakan akan menurunkan sedikitnya 1.000 demonstran guna menyuarakan aspirasi rakyat Bone.

“Kami akan turun dengan massa sekitar 1.000 orang. Ini adalah gerakan murni masyarakat yang menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 karena sangat membebani rakyat kecil,” ujar Rafli .

Rafli mengatakan aksi akan berlangsung damai. Meski demikian, massa tetap menuntut Bupati Bone mencabut kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Kami imbau seluruh massa aksi agar tetap menjaga ketertiban. Kita ingin menunjukkan masyarakat Bone bisa bersuara dengan cara terhormat,” kata aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini. 

Pengamanan aksi

Sebelumnya, Kapolres Bone AKBP Sugeng Setyo Budhi mengatakan pengamanan dilakukan demi menjaga ketertiban umum serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik tanpa kericuhan.

“1.000 personel kami turunkan dari TNI dan Polri,” katanya.

Sugeng juga menyampaikan pesan kepada masyarakat agar tidak bertindak anarkis.

Baca juga: Jejak Kontroversi Bupati Bone Andi Asman: Kerabat Mentan-Gubernur Sulsel di Pusaran PBB

“Kami dari pihak keamanan meminta dengan hormat kepada masyarakat, khususnya para pendemo, silakan menyampaikan aspirasi, tetapi sekiranya janganlah berbuat anarkis. Kami sangat menginginkan situasi Kabupaten Bone ini tetap aman dan kondusif,” katanya.

Ia juga menyampaikan akan dilakukan penutupan jalan sementara di titik aksi.

“Iya kami akan lakukan penutupan jalan sementara di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Bone,” katanya.

Pasi OPS Kodim 1407 Bone Lettu Inf. Akhyar Budiman berharap aksi demonstrasi berjalan lancar.

“Kami juga terlibat pengamanan, kami juga dipesankan agar kiranya mengawal aksi demonstrasi dengan humanis,” katanya.

Pemicu kenaikan pajak

Kenaikan PBB-P2 disebut mencapai 300 persen meskipun Pemkab Bone mengklaim hanya 65 persen.

Kenaikan itu dipicu oleh beberapa faktor, salah satunya penyesuaian zona nilai tanah (ZNT). 

ZNT di Bone tidak pernah diperbarui selama 14 tahun. Akibatnya, banyak nilai jual objek pajak (NJOP) yang sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp 7.000 per meter.

Badan Pemeriksa Keuangan menilai banyak objek pajak yang hanya dikenakan pajak tanah, padahal di atasnya berdiri bangunan mewah. Ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai riil properti.

Pemerintah daerah berharap kenaikan ini bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan.

Meskipun pemerintah pusat membantah bahwa pemangkasan anggaran daerah menjadi pemicu, banyak daerah termasuk Bone merasa perlu menyesuaikan pendapatan lokal untuk menutup kekurangan transfer dana dari pusat.

Kenaikan ini memicu gelombang protes besar-besaran dari warga Bone.

(Tribunnews/Febri/Glery/Tribun Timur/Wahdaniar)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Rakyat Bone Marah! Demo PBB Ricuh, Ban Dibakar dan Jalanan Diblokir