Jejak Kontroversi Bupati Bone Andi Asman: Kerabat Mentan-Gubernur Sulsel di Pusaran PBB

TRIBUNNEWS.COM -  Sosok Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman sedang menjadi perhatian.

Jejak kontroversi seolah tak lepas dari kepemimpinan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman. 

Sebelum sorotan soal isu kenaikan PBB, dia sempat disorot, karena mempunyai hubungan kekerabatan dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sekaligus Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, adalah adik kandung dari dua tokoh nasional Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI dan Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan

Ketiganya berasal dari Bone, Sulawesi Selatan, dan merupakan bagian dari keluarga besar yang dikenal aktif di bidang pemerintahan dan bisnis.

Pada Selasa (19/8/2025) ini, kantor Bupati Bone, di Jend. Ahmad Yani, Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, akan digelar aksi unjuk rasa. 

Kebijakan kenaikan  tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 yang ia sahkan sedang menjadi sorotan dan memicu demonstrasi besar-besaran di Bone.

Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Watampone, yang berada di Kecamatan Tanete Riattang. 

Bone berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar dan dikenal sebagai Bumi Arung Palakka.

Sebanyak 2.000 warga Bone, Sulawesi Selatan, dijadwalkan melakukan aksi unjuk rasa memprotes kenaikan PBB-P2

Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Bone, yang disebut mencapai rata-rata 65 persen, dipicu oleh beberapa faktor utama:

Penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT). ZNT di Bone tidak pernah diperbarui selama 14 tahun. Akibatnya, banyak nilai jual objek pajak (NJOP) yang sangat rendah, bahkan ada yang hanya Rp 7.000 per meter.

 Badan Pemeriksa Keuangan menilai banyak objek pajak yang hanya dikenakan pajak tanah, padahal di atasnya berdiri bangunan mewah. Ini dianggap tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai riil properti.

Pemerintah daerah berharap kenaikan ini bisa meningkatkan PAD untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan.

Meskipun pemerintah pusat membantah bahwa pemangkasan anggaran daerah menjadi pemicu, banyak daerah termasuk Bone merasa perlu menyesuaikan pendapatan lokal untuk menutup kekurangan transfer dana dari pusat.

Kenaikan ini memicu gelombang protes besar-besaran dari warga Bone.

Mereka menilai kebijakan ini memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih. 

Bahkan, demonstrasi melibatkan ribuan warga dan mahasiswa dari berbagai kecamatan.

“Kalau bukan kita yang bersuara, siapa lagi. PBB naik ini memberatkan sekali, apalagi bagi kami yang penghasilan pas-pasan,” kata Koordinator Aliansi Rakyat Bone Bersatu, Andi Miftahul Amri kepada Tribun-Timur.com, Sabtu (16/8/2025) malam. 

Sebelum aksi penyampaian pendapat berlangsung, dukungan masyarakat terhadap aksi penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Bone terus berdatangan.

Pantauan Tribun di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat logistik aksi semakin menumpuk di posko utama yang didirikan oleh Aliansi Rakyat Bone Bersatu.

Tumpukan air mineral dalam kardus kini sudah mencapai lima tingkat.

Padahal sehari sebelumnya, logistik hanya terlihat dua tingkat saja.

Hal itu menandakan adanya penambahan dukungan yang cukup signifikan.

Tidak hanya air mineral, sejumlah bahan konsumsi lainnya juga mulai berdatangan dari warga. 

Mulai dari mie instan, kopi, hingga makanan ringan ikut mengisi posko swadaya tersebut.

Di sekitar posko, suasana semakin semarak dengan hadirnya berbagai atribut.

Tampak beberapa bendera berlogo organisasi, hingga bendera bergambar karakter dari serial anime terkenal One Piece menghiasi sudut-sudut tenda.

“Ini merupakan bentuk respon masyarakat. Jadi bukan semata-mata kami yang meminta, melainkan kesadaran masyarakat sendiri,” ujarnya
Hal serupa disampaikan Nurhayati, seorang ibu rumah tangga berharap pemerintah mendengar aspirasi rakyat kecil yang selama ini merasa terbebani.

“Ini bukan soal mahasiswa atau organisasi, tapi soal masyarakat luas. Kami titip harapan agar pemerintah tidak menutup mata,” ujarnya.

Menurutnya, aksi penolakan ini menjadi simbol bahwa masyarakat Bone masih peduli terhadap kebijakan daerah.

“Selama ini masyarakat sering diam, tapi kali ini banyak yang berani karena merasa dirugikan. Jadi wajar kalau dukungan makin besar,”tandasnya.

Miftah menegaskan, gerakan ini awalnya lahir dari organisasi mahasiswa.

Namun dalam perjalanannya, aspirasi tersebut kemudian meluas hingga menjadi gerakan masyarakat Bone secara umum.

“Atas nama Aliansi Rakyat Bone Bersatu, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Bone yang telah mendukung aksi ini,” tandasnya.

Sejumlah warga pun angkat bicara terkait dukungan mereka.

Warga Kelurahan Watampone, Irwan menilai kenaikan PBB sangat memberatkan.

Soal rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sedang dibahas di DPRD Bone.

Dalam rapat paripurna penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Bone, jalan Perintis, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Senin (18/8/2025).

Di tengah mayoritas fraksi yang menyetujui penetapan RPJMD 2025–2029, suara berbeda muncul dari Andi Adil Fadli Lura.

Legislator Fraksi PKB ini memilih menolak secara pribadi, menilai kenaikan PBB-P2 yang masuk dalam target PAD. 

Dalam forum itu, dari total 45 anggota dewan Kabupaten Bone, rapat paripurna hanya dihadiri sekitar 28 orang legislator. 

Meski mayoritas fraksi menyetujui penetapan RPJMD, Andi Fadli menegaskan sikap berbeda dengan memberikan interupsi terkait rencana kenaikan PBB-P2.

Ia menilai belum saatnya diberlakukan dan justru berpotensi menambah beban rakyat.

“Ketika target PAD dinaikkan, utamanya dari sektor pajak, dampaknya tentu langsung dirasakan masyarakat. Apalagi sekarang banyak riak-riak, bahkan sampai di kecamatan-kecamatan banyak pemuda ikut memprotes,"akuinya. 

"Sehingga saya secara pribadi tidak mau mengambil keputusan dalam rapat paripurna ini, meskipun partai saya setuju,”sambungnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut belum tepat dilakukan pada penghujung tahun 2025. 

Masyarakat, kata dia, harus lebih dulu memahami secara jelas keuntungan maupun kerugian dari kebijakan kenaikan pajak. 

“Memang belum waktunya dinaikkan. Minimal masyarakat mengetahui aspek apa saja yang menjadi dampak dari kebijakan ini,” tambahnya.

Lebih jauh, Andi Fadli juga mengingatkan adanya instruksi dari Kementerian Dalam Negeri yang menekankan penundaan sekaligus peninjauan ulang terhadap kebijakan kenaikan PBB-P2.

“Mengapa tadi saya memberikan interupsi, karena pemerintah daerah seharusnya sadar bahwa kebijakan ini harus disosialisasikan dulu secara bertahap. Tahun berikutnya kalau memang perlu dinaikkan, baru dilakukan,” ucapnya.

Sikap politikus PKB ini mendapat perhatian khusus lantaran menjadi satu-satunya anggota dewan yang menolak secara pribadi pengesahan RPJMD 2025–2029. 

Menurutnya, keberpihakan terhadap masyarakat yang sedang menghadapi beban ekonomi pasca pandemi lebih penting ketimbang menambah tekanan melalui kenaikan pajak.

Isu PBB-P2 diprediksi akan menjadi perdebatan panjang di penghujung tahun ini, seiring meningkatnya suara protes dari masyarakat hingga ke tingkat kecamatan. 

Pemerintah Kabupaten pun diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

Awal Mula Aksi Penolakan Kenaikan PBB-P2

Aksi ini berawal dari kegelisahan masyarakat melihat kenaikan ekstrem PBB-P2 setelah bertahun-tahun tanpa pembaruan NJOP.

NJOP adalah singkatan dari Nilai Jual Objek Pajak. Ini adalah harga rata-rata yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah dan/atau bangunan.

Aksi dimulai dari Pati, Jawa Tengah. 

Kebijakan Bupati Sudewo menetapkan kenaikan PBB-P2 hingga 250% setelah 14 tahun tanpa penyesuaian.

Ribuan warga tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan demo besar pada 13 Agustus 2025. Warga memandang penyesuaian NJOP dianggap terlalu ekstrem.

Selain itu, aksi dilakukan setelah mendengar pernyataan kontroversial Sudewo yang menantang warga untuk demo memperkeruh suasana.

Meski kebijakan dibatalkan, warga tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatan

Selain di Pati, aksi serupa digelar di sejumlah daerah, seperti 

Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Kebijakan: Kenaikan PBB-P2 disebut mencapai 300%, meski Pemkab mengklaim hanya 65%.

Pemicu:

ZNT tidak diperbarui selama 14 tahun.

Temuan BPK soal bangunan mewah yang hanya dikenai pajak tanah.

Aksi:

Ribuan warga dan mahasiswa mendirikan posko logistik dan melakukan demo di Kantor Bupati dan DPRD Bone4.

Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Kebijakan: Kenaikan PBB-P2 hingga 1.200% pada beberapa objek pajak.

Pemicu:

Pembaruan NJOP setelah 14 tahun.

Kebijakan berasal dari pemerintahan sebelumnya.

Aksi:

Warga melakukan protes simbolik dengan membayar pajak menggunakan koin receh6.

Kota Cirebon, Jawa Barat

Kebijakan: Kenaikan PBB-P2 hingga 1.000%.

Pemicu:

Penyesuaian NJOP berdasarkan zonasi baru.

Perda Nomor 1 Tahun 2024 dinilai memberatkan.

Aksi:

Demo oleh Paguyuban Pelangi Cirebon, desakan pencabutan Perda.

Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Kebijakan: Kenaikan PBB-P2 hingga 400% untuk properti di lokasi strategis.

Pemicu:

Penyesuaian NJOP berdasarkan harga transaksi riil.

Aksi:

Warga menyampaikan keberatan langsung ke Pemkab.

Pemerintah memberikan diskon dan pembebasan untuk NJOP di bawah Rp250 juta6.

Pola Umum di Berbagai Daerah

Kenaikan ekstrem setelah bertahun-tahun tanpa pembaruan NJOP.

Kurangnya sosialisasi dan transparansi kebijakan.

Respons pemerintah yang defensif atau arogan memperbesar kemarahan warga.

Aksi swadaya dan solidaritas muncul dari berbagai elemen masyarakat.

Sikap Pemerintah Sulsel

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan mengirim tim khusus ke Kabupaten Bone mengkaji ulang kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menuai sorotan warga.

Sebelumnya, Kabupaten Bone yang berjarak 170 km dari Makassar dikabarkan akan menaikkan PBB-P2 sebesar 300 persen.

PBB-P2 merupakan pajak atas bumi dan bangunan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali kawasan untuk usaha perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Pajak ini menjadi sumber pendapatan daerah dengan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Kenaikan tersebut memicu protes masyarakat karena dianggap memberatkan.

Sekretaris Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan evaluasi penting dilakukan sebelum kebijakan diberlakukan.

“Saya sudah menyampaikan ke Biro Hukum agar ada tim yang diturunkan untuk mengevaluasi," katanya, Minggu (17/8/2025).

Jufri ingin mengetahui apakah kebijakan itu berasal dari pemerintahan saat ini atau sebelumnya.

"Jangan sampai kebijakan dibuat pihak sebelumnya, tapi yang menerima dampak protes justru pihak lain,” ungkapnya.

Ia menilai kenaikan PBB seharusnya mempertimbangkan kondisi riil masyarakat.

Apalagi harga kebutuhan pokok masih tinggi.

“Kalau masyarakat sedang sulit membeli kebutuhan pokok, lalu tiba-tiba pajak naik, tentu akan memberatkan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan publik tidak hanya soal aturan, tetapi juga harus dilandasi kebijaksanaan.

Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, menyebut masih ada koordinasi dengan kementerian terkait kenaikan PBB-P2.

"Koordinasi Kementerian Dalam Negeri juga ada, ditambah teman-teman dari BPK (menemukan) terkait masalah ada tanah yang selama ini dipajaki tanah padahal itu rumah. Banyak rumah-rumah mewah di sana, 4–5 lantai. Satu surat kemudian PBB-nya cuma tanah," katanya.

Ia menambahkan, kepala daerah harus terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk aksi demonstrasi.

"Ketika ada begitu, bagus. Karena ada respon yang harus menjadikan kita untuk mereview kembali kebijakan apa yang dibutuhkan masyarakatnya. Jadi tidak ada masalah," jelasnya.

Sosok Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman 

Andi Asman Sulaiman dilantik menjadi Bupati Bone pada 20 Februari 2025.

Setelah dilantik, berbagai gebrakan telah dilakukan Andi Asman Sulaiman.

Termasuk memecat dua Aparatur Sipil Negara (ASN).

Keduanya Mulyadi AM guru dari UPT Mattirowalie dan Muh Ikbal  pegawai UPT Puskesmas Biru.

Pemecatan keduanya diumumkan saat apel pagi pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 di pelataran Kantor Bupati Bone, Jl Jend Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Selasa (8/4/2025).

Keduanya dianggap lalai dalam menjalankan tugas sebagai ASN. 

"Saya minta eselon dua mengecek anggotanya setelah apel nanti. Siapa ASN yang tidak hadir langsung diberi teguran pertama, bagi non ASN yang tidak hadir langsung dikeluarkan," kata Andi Asman dalam pidatonya. 

"Pun, jika ada pejabat yang tidak hadir pada apel ini, langsung dimutasi," sambungnya. 

Andi Asman mengaku tidak ada toleransi bagi ASN dan Non ASN yang melanggar. 

Selain itu, ada dua pejabatnya memiliki mengundurkan diri.

Yaitu Ade Fariq Ashar mundur sebagai Kepala Bappeda Bone.

Andi Muhammad Guntur juga mundur sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bone.

Andi Asman Sulaiman lulusan Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Asman merupakan saudara Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian dan Andi Sudirman Sulaiman Gubernur Sulsel.

Sebelum terpilih menjadi Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Andi Asman juga pernah bekerja di perusahaan.

Ketika Andi Amran Sulaiman aktif di PTPN XIV, Andi Asman Sulaiman dipercayakan di bidang perkebunan sebagai tenaga harian lepas di Perkebunan. 

Selain mengemban peran sebagai mandor, ia tak segan turun tangan sebagai buruh di lapangan. 

Bahkan dalam pengalaman karirnya di PTPN XIV, lulusan Sarjana Administrasi Negara ini, tidak jarang harus menempuh perjalanan sejauh 8 kilometer sebagai tenaga harian lepas di perkebunan.

Dimulai dari Perkebunan Tebu Arasoe hingga Pabrik Gula Camming, Tinanggea Sultra. 

Meskipun usianya masih muda saat itu, ia juga ditugaskan di Pabrik Tapioka di Enrekang dan Perkebunan Kelapa Sawit di Keera Wajo.

Keberanian dan dedikasinya dalam menghadapi tantangan di lapangan telah membentuk pondasi kuat bagi Andi Asman Sulaiman. 

Kombinasi antara pengalaman praktis dan ilmu akademis yang dimilikinya dari UMI membekali dirinya dengan pemahaman yang mendalam akan dinamika sosial dan ekonomi yang berkembang di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bone.

Andi Asman Sulaiman juga merupakan sosok yang tidak pernah kenal lelah dalam mengejar cita-citanya.

Meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, dia terus memperjuangkan impian dan membangun karir yang gemilang.

Bahkan ia pernah mencoba peruntukan dalam seleksi TNI AD dan Brimob serta ke dunia Perbankan. 

Hingga pada tahun 2002, nasib mengantarkan Andi Asman Sulaiman sebagai CPNS golongan 2a di Kabupaten Soppeng.

Ia ditempatkan sebagai pegawai di Kecamatan Ganra. 

Tak berhenti di situ, dengan semangat yang membara, dia kemudian melangkah ke Kabupaten Bone, pertama kali bertugas di kampung halamannya sendiri.

Di Dinas Tata Ruang, dia menunjukkan dedikasi yang luar biasa dalam tugasnya.

Tak hanya berfokus pada karirnya sebagai ASN, Andi Asman Sulaiman juga tak lupa akan pendidikannya.

Sambil menjalani tugasnya sebagai ASN, dia tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 dengan mengambil program studi Administrasi Negara. 

Keuletannya dalam mengelola waktu dan komitmen terhadap pendidikan membawanya meraih gelar sarjana.

Pada tahun 2011, perjalanan karirnya mengalami titik balik saat dia dipromosikan sebagai Sekretaris Lurah Majang. 

Dari sinilah, langkahnya semakin mantap. Dia meniti tangga jabatan dengan penuh dedikasi, meraih posisi Lurah Majang, Kepala Seksi di Dinas Pariwisata, Sekretaris Camat Bengo, dan bahkan menjabat sebagai Camat Barebbo.

Puncak karirnya sebagai birokrat terwujud ketika dia dipromosikan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan, sebuah jabatan yang meneguhkan kompetensinya dalam bidang tersebut. 

Namun, kesuksesannya tidak hanya terpaku pada dunia birokrasi, Andi Asman Sulaiman juga merambah dunia bisnis dengan langkah tegar dan berani.

 Dia telah mengembangkan berbagai usaha di bidang properti, pengembangan perumahan, jasa transportasi, peternakan, dan perkebunan. 

Kepemimpinannya tidak hanya terlihat dalam kantor, tetapi juga dalam memimpin bisnis-bisnis yang berkembang pesat.

Perjalanan hidupnya menjadi inspirasi bagi banyak orang, membuktikan bahwa dengan kerja keras, keuletan, dan ketekunan, segala impian dapat terwujud. 

Profil Singkat:

Tempat & Tanggal Lahir: Bakunge, 4 Juni 1978

Pendidikan: S-1 STIA Prima Bone, S-2 Universitas Muslim Indonesia

Karier Sebelumnya: Pernah menjabat sebagai Camat, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Harta Andi Asman

Andi Asman Sulaiman tercatat memiliki harta sebesar Rp3 M.

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANDI ASMAN SULAIMAN

2. Jabatan : KEPALA DINAS

3. NHK : 426536

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.332.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/9 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

2. Tanah Seluas 17370 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/10 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000

4. Tanah Seluas 5802 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 267.000.000

5. Tanah Seluas 2756 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp.155.000.000

6. Tanah Seluas 464 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp.85.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 15 m2/20 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 900 m2/600 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 750.000.000

1. MOBIL, TOYOTA JEEP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.350.000.000

2. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.400.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 520.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.033.041

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.619.033.041

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.619.033.041

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Sosok Andi Asman Sulaiman Bupati Bone, Saudaranya Jabat Menteri Pertanian dan Gubernur Sulsel, 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Pemprov Sulsel Kaji Ulang Kenaikan PBB di Bone Usai Protes Warga, 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Sosok Andi Fadli Lura Satu-satunya Anggota DPRD Bone Tolak Kenaikan Tarif PBB-P2, 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dengan judul Ramai-ramai Warga Bone Donasi Dukung Demo Kenaikan Tarif PBB-P2,