PO Bus Haryanto Larang Pemutaran Musik, Kru Bertanggung Jawab Bayar Royalti Apabila Ditagih LMKN

TRIBUNNEWS.COM, KUDUS -  Perusahaan Otobus (PO) Haryanto memutuskan tidak lagi memutar musik atau lagu baik dari kanal YouTube atau dari flashdisk.

Bus-bus yang membawa penumpang tersebut bakal hening tanpa ada dentuman musik yang biasa menghibur para penumpang sepanjang perjalanan.

Hal itu selaras dengan edaran yang dikeluarkan oleh PT Haryanto Motor Indonesia (manajemen PO Haryanto) pada 16 Agustus 2025  yang ditandatangani langsung oleh pemiliknya Haji Haryanto.

Baca juga: Didi Riyadi Sentil Regulasi soal Kisruh Royalti WAMI: Acuannya Apa Dulu?

Isi surat tersebut berkaitan dengan larangan kepada seluruh kru PO Haryanto agar tidak memutar musik atau lagu saat mengoperasikan bus.

Di dalam edaran tersebut juga menjelaskan jika kru PO Haryanto tidak menaati hal tersebut, apabila ada tuntutan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) kepada PT Haryanto Motor Indonesia, maka kru tersebut yang bertanggung jawab membayar royalti.

Larangan pemutaran musik tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tentang kewajiban membayar royalti oleh pihak yang menggunakan lagu secara komersial, serta bagaimana royalti tersebut dikelola dan didistribusikan.

Kepala Operasional Lapangan PO Haryanto, Kustiono menjelaskan, bahwa edaran larangan memutar musik tersebut berlaku sejak 16 Agustus 2025.

Terkait alasannya, pihaknya tidak tahu secara jelas.

Yang pasti dari pihak PO Haryanto yang ada di Jakarta mengingatkan perihal aturan royalti tersebut.

“Pak Haji (Haji Haryanto, pemilik PO Haryanto) menyesuaikan dengan perintah. Untuk sampai saat ini tidak boleh memutar musik. Kami belum tahu sampai kapan, ketika Pak Haji sudah katakan oke bisa dilanjut, musik bisa dilanjut lagi,” katanya di Desa Ngembalkulon, Kecamatan Jati, Kudus, Selasa (19/8/2025).

Adanya edaran ini kontan membuat seluruh perangkat pemutar musik di dalam bus harus dimatikan selama perjalanan.

Para penumpang diharapkan bisa memahami hal tersebut mengingat adanya polemik perihal penarikan royalti lagu.

“Saya pikir para penumpang juga paham dengan adanya isu royalti ini. 

Baca juga: Menteri Hukum: Putar Lagu Indonesia Raya Bebas Royalti, Ini Alasannya

Kalau ada yang ingin mendengarkan musik, silakan menggunakan HP sendiri-sendiri,” kata Kustiono.

Tentang Royalti

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan atau Musik, pemutaran lagu atau musik di angkutan umum termasuk bus bisa terkena royalti.

Pasal 3 PP Nomor 56 tahun 2021 berbunyi bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, termasuk pemutaran lagu atau musik di dalam bus.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang tersebut mengamanatkan LMKN untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia.

Baca juga: Pimpinan DPR Nilai Lagu Kebangsaan Tak Perlu Dikenai Royalti

Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI), Kurnia Lesani Adnan mengatakan, sebagai pelaku usaha transportasi pihaknya belum pernah diajak diskusi terkait penerapan PP Nomor 56 tahun 2021.

“Bukan tidak mungkin kena royalti, karena bus disebutkan dalam PP Nomor 56 tahun 2021, kami bukan menolak atau cari aman, tapi jujur saja ini belum jelas seperti apa hitungannya secara pasti,” ucap Sani kepada Kompas.com, Sabtu (16/8/2025).

Pengenaan royalti tersebut, menurut Sani bisa memberatkan pihak pengusaha otobus karena bisa berdampak pada penyesuaian harga tiket. Padahal, saat ini daya beli masyarakat sedang lesu.

“Untuk saat ini sementara, masing-masing perusahaan memberikan instruksi ke seluruh sopir dan crew untuk tidak memutar musik dan lagu, bila mana ada pelanggaran akan menjadi tanggung jawab masing-masing,” ucap Sani.

PT. SAN Putra Sejahtera sendiri, sementara waktu tidak lagi memutarkan lagu atau musik di dalam bus PO SAN selama perjalanan.

“Hal ini kami lakukan agar tidak membebani pelanggan PO SAN dengan komponen biaya royalti di dalam tarif tiket SAN, tapi bila penumpang mau memutar lagu lewat perangkat masing-masing tidak masalah,” ucap Sani.

Penonaktifan layanan tersebut, termasuk fasilitas penggunaan audio video on demand (AVOD) di berbagai kelas. (Tribun Jateng/Kompas.com)

Penulis: Rifqi Gozali

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Gara-gara Royalti, PO Haryanto Larang Kru Putar Musik di Bus