15 Provinsi dengan Jumlah Warga Punya Rumah dan Tanah atas Nama Sendiri Terbanyak: Jateng Pertama

TRIBUNNEWS.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis presentasi keluarga yang sudah mempunyai bangunan tempat tinggal sendiri pada 2024.

Tak hanya rumah, namun juga kepemilikan tanah bangunan tempat tinggal dengan sertifikat atas nama sendiri.

Melalui Laman BPS, Jawa Tengah menempati urutan pertama dengan presentasi 97,27 persen warganya sudah punya rumah dan tanah dan dokumennya atas nama sendiri.

Kedua, ada Jawa Timur dengan 95,76 persen, sedangkan ketiga ada Lampung dengan 93,38 persen.

Di Indonesia sendiri, hanya 89 persen warganya yang sudah punya rumah dan tanah dengan sertifikat milik sendiri.

Berikut ini data lengkapnya:

1. Jawa Tengah: 97,27 persen

Baca juga: 10 Provinsi dengan Jumlah SMK Paling Sedikit di Indonesia, Papua Barat Cuma Punya 21 Sekolah

2. Jawa Timur: 95,76 persen

3. Lampung: 93,38 persen

4. Banten: 92,73 persen

5. DI Yogyakarta: 92,46 persen

6. Bengkulu: 92,44 persen

7. DKI Jakarta: 92,15 persen

8. Gorontalo: 91,99 persen

9. Kepulauan Riau: 91,74 persen

10. Jawa Barat: 91,66 persen

11. Bali: 91,61 persen

12. Sulawesi Tenggara: 91,56 persen

13. Kalimantan Timur: 90,68 persen

14. Kalimantan Tengah: 90,39 persen

15. Kalimantan Utara: 90,26 persen

Catatan: BPS dapatkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau Sesenas.

PKP Targetkan Bangun dan Renovasi 3 Juta Rumah

Pada Agustus 2025, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan masih ada 9,8 juta warga Indonesia belum memiliki rumah, dikutip dari laman resmi PKP.

Data BPS juga menunjukkan ada 26,9 juta warga Indonesia menempati rumah tak layak huni.

Untuk mengatasi hal itu, PKP berupaya lewat Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah.

"Presiden Prabowo ingin kemerdekaan dirasakan oleh setiap anak bangsa, tanpa terkecuali. Salah satu caranya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki hunian yang layak, tempat mereka membangun masa depan dengan penuh martabat, kata Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO), Ujang Komarudin, di Jakarta, Selasa (12/8).

Strategi pelaksanaannya mencakup perbaikan 2 juta rumah tidak layak huni di desa, pembangunan 1 juta rumah baru di perkotaan melalui kemitraan strategis dengan swasta, dan penataan kawasan pesisir serta membangun hunian adaptif bencana.

Melalui program ini, kata Ujang, pemerintah  ingin mengendalikan harga tanah dan tata ruang.

Caranya dengan mengarahkan subsidi untuk menormalisasi harga tanah serta menata zonasi dan posisi rumah agar tidak makin menjauh dari pusat kegiatan ekonomi.

Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan ekonomi lokal. 

(Tribunnews.com, Renald)