2 'Tembok' di Depan Sudewo, Hadapi Pansus Hak Angket DPRD dan KPK

TRIBUNNEWS.COM - Sudewo, Bupati Pati, Jawa Tengah hadapi dua "rintangan" di masa jabatannya yang masih seumur jagung ini.

Sudewo dilantik jadi Bupati Pati pada Februari 2025 lalu.

Tak lama menjabat, ia sudah mengeluarkan kebijakan kontroversial, yakni menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Hal tersebut menuai gelombang protes dari warga Pati hingga terjadi demo besar-besaran untuk menurunkan jabatannya.

Meski kebijakan menaikkan PBB-P2 tersebut telah dibatalkan, masyarakat Pati tetap meminta Sudewo turun dari jabatannya.

DPRD Pati pun membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Sudewo.

Ternyata, Sudewo tak hanya menghadapi satu tembok saja, Pansus Hak Angket DPRD Pati.

Ia juga kini harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sudewo Diduga Terima Suap

Sudewo terseret dalam kasus dugaan korupsi yang berlokasi di Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatera Selatan pada saat ia menjabat sebagai DPR RI.

Saat itu, ada proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jateng, khususnya di Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso pada tahun 2018-2022 oleh DJKA.

KPK pun mengendus adanya suap hingga manipulasi tender hingga aliran dana ke sejumlah pejabat.

Baca juga: Sempat Mangkir, Bupati Pati Sudewo Akan Diperiksa KPK pada 27 Agustus Kasus Dugaan Suap di DJKA

Awal terungkapnya kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi di lingkungan Balai Perkeretaapian DJKA pada 2023 lalu.

Dalam OTT tersebut, sejumlah pejabat DJKA dan pihak swasta di Jakarta, Depok, Semarang, dan Surabaya diamankan KPK.

Diduga, para pejabat DJKA menerima suap dari pengusaha yang jadi pelaksana proyek.

Dalam pengembangan penyelidikan, KPK menduga Sudewo terlibat dalam kasus dugaan korupsi ini.