Demo Hari Ini: Gubernur Sulteng Temui Massa Aksi hingga Mahasiswa Tuntut Reformasi DPR di Makassar

TRIBUNNEWS.COM - Update perkembangan terkini aksi demo di beberapa wilayah di Sulawesi, Senin (1/9/2025) hari ini.

Di Kota Palu, Sulawesi Tengah, massa aksi dari Aliansi Rakyat dan Mahasiswa menggelar unjuk rasa jilid II di depan kantor DPRD.

Aksi mahasiswa se-Kota Palu tersebut, berlangsung sejak pukul 12.00 WITA dan telah memadati ruas Jalan Sam Ratulangi.

Massa menuntut berbagai kebijakan daerah maupun nasional, di antaranya pembatalan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), evaluasi pajak UMKM 10 persen di Kota Palu, penolakan RKUHAP, dan pembubaran DPR.

Selain itu, menuntut adanya evaluasi seluruh aktivitas tambang di Sulawesi Tengah yang dinilai merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

Hingga berita ini ditulis, Senin pukul 15.50 WIB, massa aksi yang membawa spanduk sampai bendera organisasi itu, sudah diterima berdialog di halaman kantor DPRD Sulteng meski diguyur hujan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menemui langsung massa aksi tersebut.

Turut mendampingi Gubernur Sulteng, Ketua DPRD Sulteng beserta jajaran wakil ketua dan anggota DPRD.

Dalam dialog tersebut, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menindak pertambangan ilegal maupun tambang legal yang tidak sesuai aturan.

"Saya ingin menyampaikan komitmen saya soal isu daerah yang disampaikan masyarakat. Yang pertama terkait pertambangan, baik pertambangan legal maupun ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Anwar Hafid di hadapan massa aksi, dilansir TribunPalu.com.

Baca juga: Demo di Kalimantan Tengah 1 September 2025: Pesan Damai Uskup Palangka Raya, Vandalisme di Kotim

Gubernur yang baru dilantik pada 20 Februari 2025 itu, mengatakan bahwa seluruh aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan tak boleh dibiarkan.

Anwar Hafid juga menegaskan, aspirasi mahasiswa akan menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. 

Aksi pun ditutup dengan penandatanganan berita acara yang disepakati massa aksi dan pemerintah.

- Massa Aksi Paksa Masuk Kantor DPRD Sulawesi Utara

Di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), aliansi organisasi mahasiswa juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD.

Kantor DPRD Sulawesi Utara terletak di Jalan Raya Manado-Bitung, Kelurahan Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

Hingga Senin sore, suasana aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Sulut masih berlangsung.

Info terkini, massa aksi yang berada di depan gerbang memaksa untuk masuk ke dalam Kantor DPRD. 

Padahal, menurut Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Roycke H Langie, pihaknya telah meminta perwakilan massa untuk berdialog dengan anggota DPRD Sulut.

Roycke mengatakan, mahasiswa memiliki hak menyampaikan aspirasi tetapi harus dengan tertib dan aman.

"Silakan teman-teman sampaikan aspirasi tetapi harus mengusut utusan agar semua tuntutan bisa disampaikan," ungkapnya, dilansir TribunManado.co.id.

Sementara itu, massa aksi tetap memaksa untuk masuk ke kantor DPRD Sulut.

"Kita tidak ada perwakilan. Semua harus masuk ke kantor DPRD Sulut. Kita jamin tidak akan chaos," teriak massa aksi.

Aliansi organisasi mahasiswa itu, sebelumnya tiba di kantor DPRD Sulut, sekitar pukul 13.30 WITA. 

Rombongan pertama, ratusan mahasiswa ini berasal organisasi kemahasiswaan seperti GMKI, PMII, PMKRI, gabungan mahasiswa Unsrat, Fakultas Teologi UKIT.  Rombongan tersebut, bergerak dari arah Interchange Manado.

Kemudian, kelompok kedua, ratusan mahasiswa yang membawa panji HMI masuk dari arah Taman Makam Pahlawan (TMP) Kairagi. 

Begitu tiba, rombongan mahasiswa langsung meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagu-lagu pembakar semangat. 

Beberapa saat kemudian, Kapolda Irjen Roycke H Langie turun ke gerbang DPRD Sulut, untuk menemui perwakilan pendemo.

Ia mengimbau para pendemo tidak anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

Sebelumnya, seorang perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini tidak bertujuan menciptakan kericuhan, melainkan sebagai bentuk tekanan moral kepada pemerintah pusat.

“Saya sampaikan aksi ini tidak mengharapkan chaos, melainkan kita mengharapkan mengguncangkan pemerintah pusat."

"Kami ingin menuntut keadilan, karena saat ini pemerintah pusat membunuh rakyatnya sendiri,” seru salah satu orator.

Mereka menyebut, aksi ini sebagai evaluasi terhadap kinerja pemerintah yang dinilai makin menyulitkan rakyat.

Selain menyuarakan kritik terhadap pemerintah pusat, massa aksi menyampaikan kekecewaan mereka terhadap aparat kepolisian.

Baca juga: Sepatu Pelanggan Dijarah saat Demo, Tukang Sol di Banyumas Kebingungan: Mau Ganti Juga dengan Apa?

- Aliansi Mahasiswa Tutup Pertigaan Tello Makassar, Tuntut Reformasi DPR RI

Sementara itu, Aliansi Gerakan Mahasiswa Perintis Melawan menutup setengah ruas jalan di pertigaan Tello Jalan Perintis Kemerdekaan - Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), pada Senin (1/9/2025) sore.

Aliansi ini terhimpun dari beberapa kampus seperti Universitas Teknologi Akba, STIM LPI, STIE LPI, HMI Megarezky, Universitas Cokroaminoto, Universitas Sandi Karsa.

Mulai pukul 14.00 Wita, massa aksi mulai berkumpul di pertigaan Tello.

Satu unit truk disulap jadi panggung orasi, sedangkan massa aksi membentangkan dua spanduk utama.

Kemudian, tiga ban dibakar massa aksi yang menutup ruas jalan.

"Situasi dan kondisi Indonesia kami anggap dalam kajian kami sudah mengganggu sosial, ekonomi dan politik di dalam negeri," kata Jenderal Lapangan Aksi, La Ode Muhammad Yuslan kepada Tribun-Timur.com.

Adapun tuntutan yang disampaikan massa, satu di antaranya meminta pemerintah melakukan reformasi di tubuh TNI - Polri. Aksi TNI-Polri dinilai telah melenceng dari konstitusi.

Berikutnya, meminta dewan DPR reformasi sistem transparansi.

Sikap DPR RI menggunakan fasilitas publik ditambah tunjangan yang melimpah dinilai jauh dari fungsinya sebagai wakil rakyat.

Di sisi lain, Gubernur Sulsel Andi Sudirman pun mengingatkan masyarakat tetap menahan diri. 

Ia meminta massa mengutamakan ketertiban dan keamanan bersama.

“Sudah ada korban jiwa, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk menahan diri. Mari kita jaga Sulsel tetap aman dan damai,” pesan Andi untuk seluruh masyarakat.

Ia berharap, seluruh pihak dapat terus menjaga suasana damai dalam menyampaikan pendapat.

Sebagai informasi, gelombang demonstrasi terjadi sejak 25 Agustus 2025 berawal dari aksi “Bubarkan DPR RI” di Jakarta.

Aksi tersebut, dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Adapun puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, saat Affan Kurniawan (21) pengemudi ojek online, tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Tak hanya di Jakarta, aksi demo juga dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, bahkan berujung ricuh.

Namun, kini Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Partai Politik di Indonesia telah mengambil sejumlah sikap. Termasuk pimpinan DPR bakal mencabut besaran tunjangan anggota.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunManado.co.id dengan judul Aliansi Mahasiswa Tiba di DPRD Sulawesi Utara, Pimpinan Ormawa Dialog dengan Kapolda Sulut dan di Tribun-Timur.com dengan judul Aliansi Mahasiswa Perintis Tutup Pertigaan Tello Makassar, Tuntut Reformasi DPR RI 

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Tribunmanado.com/Ferdi Guhuhuku, Fernando Lumowa/Rhendi Umar, Tribun-Timur.com/Faqih Imtiyaaz, TribunPalu.com/Zulfadli)