Giliran Papua Gelar Demo, Massa Aksi di DPR Provinsi: Kantor Ini Rumah Kami

TRIBUNNEWS.COM - Hari Ini Senin 1 September 2025 digelar aksi unjuk rasa di sejumlah daerah.

Tribunnews.com mencatat akan digelar aksi penyampaian pendapatan di 27 wilayah di Indonesia. 

Meski belum ada daftar tuntutan resmi namun  diperkirakan isu yang diangkat selaras dengan gerakan nasional terkait DPR dan kebijakan pemerintah.

Di antaranya yang mengemuka dari tuntutan pendemo beberapa hari ini :

Penolakan terhadap kenaikan tunjangan DPR.

Desakan untuk pengesahan RUU Perampasan Aset.

Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja DPR dan Polri.

Transparansi pemerintah

Reformasi kepolisian

Membebaskan pengunjuk rasa yang ditangkap dan sebagainya

Salah satu daerah yang akan menggelar aksi penyampaian pendapat adalah Papua.

Papua sempat mengalami aksi terpisah pada 11–12 Agustus 2025, menuntut pergantian Pj Gubernur Agus Fatoni karena dianggap tidak netral dalam proses PSU (Pemungutan Suara Ulang).

Setelah jeda aksi, massa kembali turun pada 1 September sebagai bagian dari arus nasional, bukan hanya isu lokal.

Aksi 1 September merupakan bagian dari gelombang demonstrasi nasional yang berlangsung serentak di 27 wilayah Indonesia, termasuk Jakarta, Medan, Makassar, dan Papua.

Banyak elemen masyarakat memilih awal bulan sebagai momen konsolidasi isu nasional seperti penolakan kenaikan tunjangan DPR, desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, dan solidaritas atas kasus Affan Kurniawan.

Sejumlah organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Jayapura dan Provinsi Papua demonstrasi di depan Kantor DPR Papua, Senin (1/9/2025).

Aksi ini menyusul kemarahan masyarakat di Jakarta dan berbagai daerah akibat ulah anggota DPR RI, Ahmad Sahroni dan kolega yang menyulut kemarahan rakyat.

Organisasi yang ikut dalam aksi ini antara lain Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Dalam aksinya, massa membawa berbagai poster bertuliskan kritik keras, di antaranya: “Pajak naik rakyat menjepit pejabat buncit”, “RIP Indonesia”, serta “Pajak rakyat dipakai membunuh rakyat, melindungi judol, melintasi ojol”.

Ketua HMI Tanah Papua, Charly Lagefa, menegaskan tujuan mereka datang bukan untuk berhadapan dengan aparat, melainkan untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada wakil rakyat di DPR Papua.

“Kami ke sini mau ketemu wakil rakyat, bukan polisi dan TNI. Kantor besar ini rumah kami. Kami mau sampaikan apa yang menjadi aspirasi, jadi terima kami,” tegas Charly.

Ia juga meminta agar massa tidak dihalangi untuk masuk ke gedung DPR Papua.

“Jangan halangi kami. Tolong izinkan kami untuk masuk ke dalam, kami mau sampaikan aspirasi kami. Sekali lagi, kami ingin temui DPR Papua untuk menyampaikan aspirasi,” pungkasnya.

Informasi dihimpun Tribun-Papua.com, demonstrasi di Jayapura dimaksud untuk dua aspirasi berbeda.

Pertama, protes terhadap wakil rakyat di DPR RI dan juga terkait evaluasi kinerja kepolisian, menyusul seorang warga sipil tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi di Jakarta.

Aspirasi kedua, berkaitan aksi masyarakat melawan aparat keamanan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pasca-pemindahan empat orang tahanan politik (Tapol) untuk menjalani sidang di Makassar. 

Hingga saat ini, masa aksi masih menduduki Taman Imbi kota Jayapura. 

Bupati Jayapura Yunus Wonda, mengimbau kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura agar menjaga sikap pada saat mengikuti aksi demo damai yang direncanakan Solidaritas Mahasiswa Papua, Selasa (2/9/2025).

Demikian disampaikan bupati usai memimpin apel pagi di lapangan upacara, Gunung Merah, Sentani, Senin (1/9/2025).

"Dalam menyampaikan aspirasi harus menjaga sikap, agar pelaksanaan demo berjalan dengan aman, tidak mengorbankan pihak-pihak lain, usaha-usaha yang berada di kiri, kanan jalan, fasilitas umum dan perkantoran," katanya kepada wartawan.

Bupati menegasakan penyampaian aspirasi dijamin oleh undang-undang.

Meski begitu, massa aksi tak diperbolehkan bersikap anarki tetapi santun dan berwibawa karena akan mengorbankan diri sendiri dan orang lain.

"Menjaga keamanan dan kenyaman bersama, masyarakat tetap bisa bersikap seperti biasa," ujarnya.

Bupati juga mengharapkan, agar setiap masyarakatnya yang berpartisipasi dalam kegiatan demo damai tersebut, setelah menyampaikan aspirasinya, langsung kembali, sampai melakukan tindak-tindakan yang merugikan.

"Peristiwa yang terjadi diluar Papua, jangan sampai menjadi contoh yang harus diikuti, kita harus menunjukkan perbedaan, jangan ikut-ikutan," tambah Yunus.

Diakuinya, dalam menyampaikan aspirasi, merupakan hal yang sah-sah saja, dan  UUD memberikan ruang tersebut.

"Tetapi kebebasan yang diberikan, tidak membuat kita seenaknya melakukan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan orang lain," terangnya.

"Saya juga sudah langsung turun ke beberapa komplek perumahan, untuk menyampaikan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda,  agar dapat menjaga perilakunya pada saat mengikuti demo damai," ujarnya.

Sebanyak 9.300 personel polisi dikerahkan untuk mengamankan stabilitas keamanan di ibu kota Provinsi Papua.

Ribuan polisi itu sudah mendapat arahan dalam apel pada Minggu (31/8/2025). Jumlah itu terhitung 2/3 dari kekuatan personel Polda Papua.

Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito, menyebut pengerahan ribuan anggota polisi untuk mendukung kelancaran penyampaian aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, mencegah kemungkinan terjadinya praktik pelanggaran hukum.

Adapun gelombang demonstrasi direncanakan dua hari, Senin-Selasa besok.

Cahyo menyebut Polda Papua secara keseluruhan punya 14 ribu personel.

“Fokus pengamanan mencakup ketertiban umum, keselamatan masyarakat, serta perlindungan terhadap personel dan markas komando,” ujar Cahyo.

Ia mengimbau masyarakat berperan aktif menjaga suasana agar tetap kondusif serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Jangan mudah terprovokasi. Saring dulu sebelum sharing,” kata Kombes Cahyo

Informasi dihimpun Tribun-Papua.com, rencana demonstrasi di Jayapura dimaksud untuk dua aspirasi berbeda.

Pertama, protes terhadap wakil rakyat di DPR RI dan juga terkait evaluasi kinerja kepolisian, menyusul seorang warga sipil tewas dilindas mobil Brimob saat demonstrasi di Jakarta.

Aspirasi kedua, berkaitan aksi masyarakat melawan aparat keamanan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pasca-pemindahan empat orang tahanan politik (Tapol) untuk menjalani sidang di Makassar.

Sejumlah wilayah di Indonesia akan melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini, Senin 1 September 2025.

Dirangkum Tribunnews.com dari informasi jaringan Tribun Network di seluruh Indonesia, unjuk rasa akan berlangsung setidaknya di 27 wilayah.

Hingga pukul 08.00 WIB, unjuk rasa akan berlangsung mulai dari Aceh, Palu, Jakarta, Ambon hingga Papua.

Unjuk rasa ini sebagai lanjutan aksi sebelumnya di berbagai wilayah yang memprotes soal kinerja DPR dan aksi simpatik terhadap pengemudi ojek online di Jakarta yang tewas dilindas mobil aparat kepolisian.

Kemarin, Minggu (31/8/2025), Presiden RI Prabowo Subianto telah menyampaikan sikap terkait aksi demo di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut 27 wilayah di Indonesia yang rencananya ada aksi unjuk rasa:

1. Palangkaraya (Kalimantan Tengah) : Aksi di DPRD Kalteng pukul 13.00 WIB dan di DPRD Koltim pukul 08.00 WIB.

2.  Kota Palu (Sulawesi Tengah) : Aksi di DPRD Sulteng Kota Palu pukul 09.00 WIB.

3. Ambon (Maluku) : Aksi di DPRD Provinsi Maluku dan juga Mapolda Maluku

4. Kota Makassar (Sulawesi Selatan) : Unjuk rasa pukul 11.30-17.00 WIta

5. Banda Aceh: Demo Aliansi Rakyat Aceh di Gedung Utama DPR Aceh Pukul  14.00 WIB

6. Banjarmasin (Kalimantan Selatan):  Aksi di DPRD Kalsel, Jam 10 Massa Berkumpul

6. Banjarmasin - unjuk rasa di DPRD Kalsel pukul 10.00 WIB.

7. Gorontalo - demo gabungan mahasiswa sejumlah kampus di DPRD Provinsi dan rumah dinas Gubernur

8. Jogyakarta: Unjuk rasa dipusatkan di bundaran UGM dan DPRD DIY

9. Banten : Unjuk rasa dipusatkan di DPRD Banten dan Mapolda Banten pukul 10.00 WIB

10. Mojokerto, Jawa Timur: Unjuk rasa oleh Mahasiswa Bersatu (lokasi belum diketahui).

11. Papua: Demo mahasiswa di  Bundaran Pendidikan Waena Abepura, Kantor DPRD dan Polda Papua.

12. Jawa Tengah: Demo di Kajen, Salatiga, dan Ungaran

13. Lampung: Demo di DPRD Lampung pukul 10.00 WIB

14. Manado (Sulawesi Utara): Demo di DPRD Sulut pukul 10.00 Wita

15. Balikpanan (Kalimantan Timur):  Aliansi Mahakam demo di kantor DPRD Kaltim pukul 10.00 Wita.

16. Solo (Jawa Tengah) : Mahasiswa demo di DPRD Solo pukul 13.00 WIB.

17. Medan (Sumatera Utara) : Unjuk rasa mahasiswa di Polda Sumut dan DPRD Sumut.

18. Kota Batam (Kepulauan Riau) : Mahasiswa, ojol, serikat pekerja, masyarakat gelar unjuk rasa di Mapolda Kepri, Kantor Pemko Batam dan Kantor DPRD Batam pukul 13.00 WIB.

Tanjungpinang: Mahasiswa dan masyarakat gelar unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Kepri pukul 10.00 WIB - selesai

19. Bandung (Jawa Barat):  Aksi demo serempak di Bandung dan kota/kabupaten di Jabar.

20. Pekanbaru (Riau): Unjuk Rasa di Pekanbaru dari elemen mahasiswa sejumlah Perguruan Tinggi, titik aksi di Kantor DPRD Riau.

21. Kendari (Sulawesi Tenggara) : BEM UHO, IAIN, UMK, Cipayung Plus, kelompok ormas demo di Markas Polda Sultra, DPRD Sultra, dan DPRD Kendari.

22. Pontianak (Kalimantan Barat): mahasiswa demo di DPRD Kalbar, pukul 13.00 WIB.

23. Toraja Utara (Sulawesi Selatan): 12 Aliansi pemuda dan Mahasiswa demo di Kandean Dulang (ikon Toraja Utara), Rantepao.

24. Ternate (Maluku Utara): Demo ojol dan mahasiswa di DPRD Ternate dan Polda Malut.

25. Palembang (Sumatera Selatan): Demo Mahasiswa di DPRD Sumsel, Pukul 13.00 WIB.

26. Aceh Tengah: Aliansi Gayo Merdeka Demo di Gedung DPRK Aceh Tengah Pukul 09.00 WIB.

27. Jakarta: Rencana demo warga Pati di gedung KPK. Belum ada info mahasiswa demo.

Pendemo Anarkis akan Ditindak Tegas

Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengambil langkah tegas terhadap aksi unjuk rasa yang dinilai telah mengarah ke tindakan anarkis.

Instruksi tersebut disampaikan langsung dalam pertemuan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (30/8/2035), menyusul eskalasi demonstrasi nasional yang meluas dan berujung bentrok di berbagai daerah.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tugas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku,” ujar Listyo dalam keterangan pers.

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 berawal dari aksi “Bubarkan DPR RI” di Jakarta.

Aksi tersebut dipicu oleh kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.

Puncak kemarahan terjadi pada 28 Agustus 2025, ketika Affan Kurniawan (21), seorang pengemudi ojek online, tewas tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob saat mengikuti aksi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.

Insiden tersebut memicu solidaritas luas dari komunitas ojol dan memperluas skala demonstrasi ke berbagai kota.

Aksi massa berujung pada pembakaran fasilitas umum, perusakan gedung DPRD, dan penyerangan terhadap sejumlah markas kepolisian.

Kapolri menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak tegas apabila aksi demonstrasi mulai mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan kecemasan di masyarakat.

“Dan saya kira tadi sudah jelas perintahnya, Panglima dan Kapolri segera mengambil langkah di lapangan,” katanya.

Meski demikian, Listyo menekankan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Aksi Massa di Jayapura, Rakyat Menuju DPR Papua: 9.300 Polisi Diterjunkan, 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul Bupati Jayapura Yunus Wonda: Sampaikan Aspirasi dengan Bijak, Jangan Anarkis , 

Artikel ini telah tayang di Tribun-Papua.com dengan judul BREAKING NEWS: Cipayung Plus Demonstrasi di Jayapura Papua, Desak DPR Dengar Suara Rakyat,