Demo Ibu-ibu di DPRD Jabar, Tuntutan hingga Samakan Gedung Dewan dengan Tempat Sampah

TRIBUNNEWS.COM - Warga yang didominasi ibu-ibu berbaju pink atau merah muda menggelar demonstrasi di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar), Kota Bandung, pada Kamis (4/9/2025).

Massa aksi merupakan gabungan dari sejumlah forum warga sipil antara lain Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, dan Rakyat Anti Penggusuran.

Tak hanya menyampaikan tuntutan atau aspirasi mereka, massa sejak pagi juga melakukan aksi simbolis dengan membuang sampah di area gedung DPRD yang berlokasi di Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung, Jabar itu.

Alhasil, bagian pagar dan halaman depan kantor DPRD Jabar dipenuhi kantong-kantong sampah berisi plastik hingga sisa yang sengaja dibuang massa aksi.

Bau menyengat dari sampah-sampah itu pun tercium.

Aksi massa tersebut sebagai simbol kantor DPRD adalah tempat sampah.

"Warga menilai bahwa tempat ini selayaknya adalah tempat sampah. Maka tema hari ini, buang sampah pada tempatnya," kata Koordinator Aksi, Angga, Kamis, dilansir TribunJabar.id.

Aksi unjuk rasa tersebut digelar sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap tindakan represif polisi dan kondisi Indonesia saat ini.

Represif adalah pendekatan yang bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu setelah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan sosial.

Upaya represif juga berfokus pada penegakan aturan dan pemberian sanksi kepada pelaku, serta bertujuan memberikan efek jera dan memulihkan kondisi sebelum terjadinya penyimpangan.

"Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan," jelas Angga, dilansir TribunJabar.id.

Baca juga: Hasil Dialog Dedi Mulyadi dan Mahasiswa di Gedung Sate, Ungkap Nasib Aktivis yang Ditahan Polisi

Selain itu, massa menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar membatalkan segala bentuk kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar Jawa Barat terhindar dari kepentingan militer.

"Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya," katanya.

10 Poin Tuntutan Aksi

Adapun terdapat sepuluh poin tuntutan massa aksi ini yaitu mulai dari reformasi Polri, sahkan Undang-Undang perampasan aset hingga pangkas anggaran untuk tunjangan DPR.

Berikut adalah poin-poin tuntutan massa aksi:

1. Hentikan brutalitas aparat, penangkapan illegal, sweeping dan pamer kekuatan TNI/Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di lingkungan warga masyarakat.
2. Cabut segala kebijakan yang tidak pro rakyat, tingkatkan upah pekerja disetiap sektor, lindungi pekerja dengan kepastian kerja dan sistem kerja yang adil.
3. Rampas seluruh aset Koruptor dan hukuman mati baginya.
4. Wujudkan reforma Agraria sejati, distribusikan tanah untuk rakyat bukan untuk korporasi.
5. Turunkan Pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik & Bahan Bakar Minyak (BBM). Naikkan Pajak Impor, Konglomerat dan Perusahaan multinasional.
6. Pangkas anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pejabat negara, TNI dan POLRI, perbesar anggaran pendidikan dan kesejahteraan rakyat.
7. Batalkan Perjanjian Kerjasama TNI Angkatan Darat (AD) - Pemprov Jabar mengenai Manunggal Karya Bakti Skala Besar Pembangunan Daerah. Wujudkan Jabar anti militerisme.
8. Reformasi POLRI dan wujudkan Supremasi Sipil, kembalikan Militer ke barak.
9. Tangkap, Adili dan Penjarakan para aparat pembunuh rakyat dalam aksi Agustus 2025 dan para pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berat dimasa lalu.
10. Bebaskan masyarakat yang ditangkap dalam demonstrasi Agustus-September 2025. Kemarahan rakyat bukan tindakan teror.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Kondisi Pagar Kantor DPRD Jabar yang Didemo Ibu-ibu, Penuh Sampah, Massa: Tempat Ini Tempat Sampah

(Tribunnews.com/Nina Yuniar) (TribunJabar.id/Nazmi Abdurrahman)