Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis Jadi Prioritas di Timor Tengah Utara NTT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Komitmen Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Yosep Falentinus Delasalle Kebo, dalam meningkatkan layanan dasar terus menuai perhatian.

Melalui kebijakan pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis, ia membuktikan bahwa daerah perbatasan juga mampu melahirkan terobosan nyata untuk masyarakat kecil.

Falentinus Kebo menegaskan bahwa arah kepemimpinannya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Baca juga: Hasil Skrining Kejiwaan di Cek Kesehatan Gratis, 130 Ribu Orang Terdeteksi Gejala Depresi

“Prioritas pertama adalah pendidikan. Kita menyiapkan seragam gratis, buku, tas, semua lengkap. Di bidang kesehatan, semua layanan gratis sejauh tidak ditanggung BPJS, itu diambil alih Pemda,” ujar Yosep dalam keterangannya dikutip, Sabtu (13/9/2025).

Berbagai kebijakan yang diambil ini membuat TTU belum lama ini menerima Apresiasi Daerah Peduli Layanan Publik dan Keterbukaan Informasi dalam rangka HUT KompasTV ke-14. TTU menjadi satu-satunya daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memperoleh penghargaan tersebut.

Selain pendidikan dan kesehatan, Pemda TTU juga menyiapkan dukungan bagi warga yang sedang berduka.

“Mulai dari peti, semen, batako, sembako, semua kita bantu sampai dengan pemakaman,” jelas Falentinus.

Stunting menjadi masalah serius di TTU. Pemerintah daerah melibatkan tokoh adat untuk memperkuat pendekatan kultural dalam edukasi gizi.

“Kami melakukan komunikasi dengan masyarakat adat supaya anak-anak terbebas dari stunting,” katanya.

Walau memiliki keterbatasan anggaran, Pemda TTU tetap mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Fokus utama diarahkan pada sektor kesehatan.

“Untuk program tertentu seperti dokter, Pemda siapkan biaya. Sisanya kita koordinasikan dengan pemerintah pusat melalui Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa lainnya,” ujar lulusan Master of Arts dari University of New South Wales Australia itu.

Baca juga: Hingga Agustus 2025, 20 Juta Orang Sudah Ikut Cek Kesehatan Gratis, Ini Temuannya

Falentinus menekankan bahwa keterbukaan informasi menjadi syarat agar program berjalan efektif.

“Hari itu juga masyarakat tahu. Tidak boleh ada keterlambatan informasi,” tegasnya.

Untuk menghindari penyalahgunaan bantuan, Pemda TTU melakukan pendataan ulang secara langsung.

“Kita lakukan pendataan ulang. Bantuan tidak lagi melalui input desa untuk menghindari KKN. Saya turun langsung memastikan yang berhak mendapatkannya,” ungkapnya.

Kebijakan pro-rakyat Falentinus mendapat dukungan dari tokoh NTT, Fransiscus Go.

“Menggratiskan pendidikan dan layanan kesehatan adalah bukti kepemimpinan yang berpihak pada rakyat kecil. Itu harus diapresiasi,” kata Frans Go.