Respons Penangkapan Mahasiswa dan Aktivis Kamisan, Aliansi Jogja Memanggil Serukan 9 Desakan 

TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Gerakan solidaritas dan aksi massa Aliansi Jogja Memanggil merespons penangkapan dan penahanan terhadap mahasiswa dan aktivis di Jogyakarta.

Keduanya yakni Perdana Arie Veriasa dan Muhammad Fakhrurrozi alias Paul ditangkap pada akhir September 2025 dengan tuduhan terlibat kerusuhan demonstrasi pada Agustus 2025

Aktivis Forum Cik Di Tiro, Elanto Wijoyono mengatakan yang menjadi fokus Aliansi Jogja Memanggil adalah tindak sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat.

Pasalnya, aparat menangkap masyarakat sipil dalam menyuarakan pendapat atau ketika terlibat dalam aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025. 

“Yang kami sampaikan adalah tuntutan kepada para pihak, menyusul insiden akhir Agustus 2025 kemarin, yang pada perkembangannya sampai akhir September cukup dinamis. Ada proses penangkapan dan penahanan yang terjadi,” katanya, Selasa (30/09/2025).

Baca juga: Massa Jogja Memanggil Ricuh di Depan Mapolda DIY, Mesin ATM Dirusak dan Tenda Pleton Dibakar

Perdana Arie merupakan mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang merupakan staf Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM UNY. Arie ditangkap Polda DIY pada Rabu (24/09/2025). 

Sementara Paul merupakan aktivis Kamisan Yogyakarta, yang ditangkap oleh Polda Jatim di DIY pada Sabtu (27/09/2025).

Aliansi Jogja Memanggil memandang proses penangkapan dan penahanan tidak menerapkan prosedur sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Proses penangkapan tersebut justru seperti penculikan, sebab tidak ada proses pemanggilan hingga pemeriksaan untuk menaikkan status tersangka.

“Alih-alih mengikuti prosedur, penangkapan paksa atau bahkan penculikan tidak sesuai prosedur. Kami mengetahui narasi yang dibangun, untuk memperkuat narasi bahwa dalam bahasa mereka anarkis. Mencari kambing hitam akibat serangkaian tindak kekerasan pada akhir Agustus,” lanjutnya.

Aliansi Jogja Memanggil juga menilai tidak ada transparansi terkait sosok-sosok yang ditahan oleh pihak kepolisian. Akses bantuan hukum pun dipersulit.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti soal kejelasan penanganan kasus kematian mahasiswa Amikom Yogyakarta, Rheza Sendy Pratama. 

Baca juga: Ketua Komnas HAM: 10 Orang Tewas, 2 Masih Hilang dalam Demonstrasi Agustus–September 2025

Dari berbagai persoalan tersebut, Aliansi Jogja Memanggil menyerukan 9 tuntutan: 

1. Mendesak polisi untuk berhenti memburu aktivis dan warga sipil yang terlibat dalam aksi unjuk rasa pada pada Agustus-September 2025

2. Mendesak institusi kepolisian untuk membebaskan seluruh aktivis dan warga sipil yang ditahan dengan alasan terlibat dalam aksi unjuk rasa pada Agustus-September 2025.

3. Mendesak Kompolnas, Komnas HAM dan Kementerian HAM untuk aktif mendampingi dan mengupayakan pembebasan para tersangka yang saat ini ditahan polisi.

4. Mendorong Ombudsman-RI untuk melakukan pengawasan terhadap dugaan maladministrasi dan penangkapan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat di sejumlah daerah.

5. Polda DIY harus transparan dan membuka akses bantuan hukum kepada para tersangka yang saat ini masih ditahan.

6. Polda DIY harus melepaskan aktivis dan masyarakat sipil yang ditahan karena berunjuk rasa adalah hak, bukan tindak kriminal.

7. Kapolri Jenderal Listyo Sigit harus mundur atau dipecat karena telah gagal memimpin institusi kepolisian.

8. Lakukan reformasi Polri secara menyeluruh dengan mendengar dan melibatkan masyarakat sipil.

9. Meminta pihak RSUP Dr Sardjito memberikan data yang transparan berkaitan jumlah korban yang ditangani hingga memberikan rekam medis kepada korban sebagaimana haknya. 

Artikel ini telah tayang di TribunJogja.com dengan judul Mahasiswa dan Aktivis Jogja Ditahan Polisi, Aliansi Jogja Memanggil Serukan 9 Desakan,