Jadi SOP Baru, Pemkot Semarang Benarkan Guru Wajib Cicip Menu MBG, PGRI Menolak: Nyawa Kok Coba-coba

TRIBUNNEWS.COM - Wacana kebijakan yang mewajibkan guru sebagai tester atau pencicip menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah mendapat sorotan publik.

Kebijakan tersebut dinilai terlalu membebani guru yang dituntut berbagai tugas tambahan dengan adanya program nasional tersebut.

Meski menuai penolakan di wilayah lain, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang melalui Dinas Pendidikan (Disdik) mengonfirmasi kebenaran wacana guru wajib mencicipi menu MBG sebelum dibagikan kepada murid.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramushinto menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur pengawasan MBG yang didistribusikan ke sekolah-sekolah.

Menurutnya, pemeriksaan dilakukan secara berlapis mulai dari dapur oleh petugas ahli, hingga pengecekan ulang di sekolah oleh guru yang ditunjuk sebagai penanggung jawab atau dikenal dengan istilah PIC (Personal in Charge).

Bambang menyebut, tugas penanggung jawab ini hanya sekadar mengecek kembali penyaluran MBG di sekolah.

"Kalau yang mengetes kesehatan makanannya, itu sudah petugas khusus di SPPG, ada ahli gizi," jelasnya kepada jurnalis Tribun Jateng, Idayatul Rohmah pada Kamis (2/10/2025).

Adapun Bambang menyebutkan, penunjukan bukan dilakukan oleh Disdik, melainkan dari pihak sekolah yang berkoordinasi dengan SPPG.

Dia melanjutkan, akan ada satu orang PIC di setiap sekolah.

Namun, Bambang memastikan tugas guru sebagai PIC hanya sebatas melakukan tinjauan ulang terkait jumlah, pengembalian ompreng, hingga menguji kelayakan menu.

"Tapi ketika sudah distribusikan sampai ke sekolah kan ada PIC, dia koordinasi dengan koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). PIC ini sifatnya hanya check and recheck," lanjutnya. 

Baca juga: PGRI Semarang Tolak Wacana Guru Cicipi MBG, Tak Mau Guru Jadi Kelinci Percobaan

Jadi SOP baru

Langkah pengawasan ini menurut Bambang, merupakan tindak lanjut dari kebijakan dan prosedur operasional standar (SOP) baru, menyusul sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa daerah.

Ia menyebut meski Semarang tidak terjadi kasus serupa, pihaknya tetap melakukan langkah antisipatif.

"Kan ini kebijakan baru ya, SOP baru untuk menyikapi banyaknya keracunan di sejumlah daerah," terangnya.