Rabu, 8 Oktober 2025

Ini Alasan Dedi Mulyadi Ajak Warga dan ASN Jabar Sisihkan Rp1.000, Pengumpulan Uang Mirip Jimpitan

Dedi Mulyadi membuat gerakan menyisihkan uang Rp 1.000 per hari. Alasannya ternyata demi membantu warga lain yang membutuhkan.

Tribunnews.com/Fersianus Waku
SISIHKAN UANG - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, saat ditemui seusai acara open house di kediaman Ketua MPR RI, Ahmad Muzani di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025). Dedi Mulyadi membuat gerakan menyisihkan uang Rp 1.000 per hari. Alasannya ternyata demi membantu warga lain yang membutuhkan seperti untuk biaya pendukung berobat dan kebutuhan lainnya. Namun, programnya ini diragukan sejumlah warga karena rentan dikorupsi. 

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi meluncurkan program menyisihkan uang Rp1.000 per hari yang dinamakan Gerakan Rereongan Poe Ibu

Program ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diteken Dedi tertanggal 1 Oktober 2025 lalu. Adapun program ini berlaku bagi warga dan ASN di seluruh Jawa Barat.

Ternyata ada alasan bersifat sosial yang tertuang dalam program terbaru Dedi tersebut yakni banyaknya warga miskin yang masih sulit dalam memenuhi kebutuhan pendukung untuk berobat seperti biaya transportasi atau biaya lainnya.

"Banyak orang yang rumah sakitnya gratis tetapi tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk nungguin di rumah sakitnya. Tidak punya biaya untuk bolak-balik kemoterapi," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com, Senin (6/10/2025).

Dedi juga menjelaskan metode pengumpulan uang yang digunakan layaknya tradisi jimpitan di mana warga bisa meletakan uang Rp1.000 di kotak kecil yang disediakan di depan rumahnya.

Baca juga: Ragukan Kebijakan Dedi Mulyadi, Warga Jabar: Rp1.000 Kecil, tapi Kalau Tiap Hari Dikumpulkan Banyak

Nantinya, jelas Dedi, uang itu akan dikelola oleh bendahara di lingkungan tersebut dan dialokasikan untuk membantu warga yang kesulitan.

Ia pun meminta uang yang sudah terkumpul itu selalu dilaporkan ke warga oleh pihak pengelola.

"Setiap bulan harus dilaporkan pada seluruh penyumbang. Di setiap RT sudah ada grup WA sekarang. Di RW ada grup WA. Sangat mudah," katanya.

Dedi turut menegaskan uang yang terkumpul itu tidak akan masuk dalam kas daerah atau APBD.

"Tidak ada kaitan dengan APBD atau APBN," katanya.

Terkait terbitnya SE, Dedi mengungkapkan hal itu sebagai wujud ajakan darinya untuk menumbuhkan solidaritas warga Jawa Barat.

"Yang ada adalah gubernur mengajak, menghimbau seluruh jajaran pemerintah untuk sama-sama membangun solidaritas sosial," ujar Dedi.

Diragukan Warga, Takut Uang Disalahgunakan

Namun, program Dedi ini diragukan warga Jawa Barat salah satunya Edi Kusnaedi yang merupakan warga Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

Ia mengatakan uang yang sudah terkumpul tersebut akan disalahgunakan oleh pihak pengelola.

"Seribu rupiah itu kan kecil sekali. Tapi kalau dikumpulkan banyak orang, pasti hasilnya besar. Bisa bantu anak-anak sekolah atau orang sakit yang tidak mampu," ujar Edi pada Sabtu (4/10/2025), dikutip dari Tribun Jabar.

Hal serupa juga disampaikan Enung, warga Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Menurutnya, uang tersebut menjadi ladang korupsi baru jika tidak dikelola secara transparan.

Enung mengakui uang Rp1.000 memang kecil secara nominal, tetapi jika uang tersebut dikumpulkan dari seluruh warga Jawa Barat, maka tentu akan berjumlah banyak.

"Terus terang saya kurang setuju. Seribu memang kecil, tapi kalau tiap hari dikumpulkan se-Jawa Barat kan jumlahnya besar sekali. Kalau tidak ada pengawasan ketat, ya rawan dikorupsi," ujarnya.

Dia pun berharap adanya kajian mendalam dari pemerintah terkait mekanisme pengawasannya.

"Buat saya, pemerintah harus buktikan dulu sistem pengawasannya benar-benar kuat. Kalau tidak, iuran ini hanya akan menambah ketidakpercayaan masyarakat," ujarnya.

Kekhawatiran seperti yang dirasakan Enung turut dirasakan Wisnu yang merupakan warga Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.

Dia mengatakan khawatir uang tersebut akan disalahgunakan. Wisnu pun meminta agar pemerintah mengkaji terlebih dahulu terkait ajakan ini.

Ia mengungkapkan akan mengikuti kebijakan tersebut jika memang sistem yang digunakan sudah meminimalisir terjadinya kebocoran atau penyelewengan.

"Tapi kalau ujung-ujungnya ada kebocoran atau diselewengkan, ya rugi juga masyarakat. Jadi kuncinya pemerintah harus jaga amanah. Kalau benar-benar untuk kebaikan, saya siap ikut," katanya.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "Program Dedi Mulyadi Rereongan Sapoe Sarebu, Warga Pertanyakan 'Apakah Uangnya Sampai ke Masyarakat"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Nazmi Abdurrahman)(Kompas.com/Faqih Rohman Syafei)

 

Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved