Program Sisihkan Rp1.000 Dedi Mulyadi Sudah Dimulai di Purwakarta, Dana Terkumpul Bakal Diaudit

TRIBUNNEWS.COM - Program terbaru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bernama Rereongan Sapoe Sarebu atau menyisihkan uang Rp1.000 per hari, sudah dimulai di Kabupaten Purwakarta, Senin (6/10/2025).

Adapun program ini diresmikan langsung oleh Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein atau yang akrab disapa Om Zein.

Dia mengatakan uang yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk warga yang membutuhkan terkait biaya tambahan di bidang pendidikan dan kesehatan.

Secara lebih detail, Om Zein menuturkan di bidang pendidikan, nantinya uang itu bisa digunakan untuk membeli kebutuhan penunjang siswa seperti pembelian seragam sekolah.

Sementara, di bidang kesehatan, dia mengungkapkan dana yang terkumpul bisa untuk membantu keluarga yang kesulitan dalam pembiayaan transportasi ketika ada anggotanya yang dirawat di rumah sakit.

‎"Sekolah memang gratis, BPJS juga ada. Tapi ongkos ke rumah sakit, atau baju sekolah yang harus dibeli, itu kan masih jadi kendala. Nah, lewat program ini bisa dibantu," katanya, dikutip dari Tribun Jabar.

Baca juga: Mekanisme Kebijakan Dedi Mulyadi Iuran Rp1.000, Sekda Jabar Tegaskan Tak Wajib: Kecuali ASN

Ia mendorong seluruh lapisan masyarakat dari ASN hingga warga berpartisipasi dalam program ini.

Namun, Om Zein menegaskan gerakan ini tidak bersifat wajib tetapi sukarela.

‎"Mulai hari ini kita gerakan bersama. Dari ASN, pelajar, sampai masyarakat bisa ikut menyumbang seribu rupiah setiap hari.Sumbangan ini sifatnya ikhlas, bukan paksaan," tuturnya.

Dia menilai program Dedi Mulyadi ini bakal berdampak besar karena bisa membantu kebutuhan darurat masyarakat.

‎"Gerakan ini sederhana, tapi dampaknya besar. Kalau semua ikut, nilainya bisa luar biasa untuk membantu warga yang benar-benar membutuhkan," ujarnya.

Dana Terkumpul Disimpan Bendahara Desa, Bakal Diaudit

Om Zein juga mengatakan mekanisme terkait penyimpanan dana tersebut, yakni dengan meminta aparat desa maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk bendahara khusus.

Nantinya, dana yang terkumpul akan disimpan oleh bendahara desa atau instansi terkait.

Om Zein mengungkapkan meskipun uang ini tidak masuk sebagai kas daerah, tetapi tetap akan diaudit oleh Inspektorat.

Demi semakin memperketat pengawasan, dia mengatakan akan dibentuk posko pengaduan di kediaman kepala desa hingga pemerintah kabupaten (Pemkab) agar masyarakat bisa mengadu jika ada penyelewengan.

‎"Ini ikhtiar percepatan pelayanan. Dana gotong royong ini dikelola secara terbuka. Masyarakat bisa ikut mengawasi melalui pos pengaduan yang kami siapkan," katanya.

Gerakan Sisihkan Uang Rp1.000 Tertuang dalam SE Gubernur

Gerakan Rereongan Sapope Sarebu dituangkan oleh Dedi Mulyadi dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA yang diteken pada 1 Oktober 2025 lalu.

Adapun SE tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Dalam SE tersebut, Dedi menuliskan bahwa Poe Ibu merupakan sebuah gerakan partisipatif berbasis gotong royong yang mengusung nilai kearifan lokal silih asah, silih asih, silih asuh.

Gerakan ini, kata Dedi, merupakan upaya untuk meningkatkan rasa kesetiakawanan sosial serta memperkuat pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih terkendala keterbatasan anggaran maupun akses.

Rereongan Poe Ibu menjadi wadah donasi publik resmi, untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang sifatnya darurat dan mendesak dalam skala terbatas, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. 

“Kami mengajak ASN, pelajar, dan masyarakat menyisihkan Rp1.000 per hari. Kontribusi sederhana ini menjadi wujud solidaritas dan kesukarelawanan sosial, demi membantu kebutuhan darurat masyarakat,” demikian isi dari SE tersebut.

Gerakan ini akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, instansi pemerintah maupun swasta, sekolah dasar hingga menengah, serta di lingkungan masyarakat RT dan RW.

“Dana Rereongan Poe Ibu dikumpulkan melalui rekening khusus Bank BJB dengan format nama rekening Rereongan Poe Ibu – nama instansi/sekolah/unsur masyarakat,” katanya.

Baca juga: Ragukan Kebijakan Dedi Mulyadi, Warga Jabar: Rp1.000 Kecil, tapi Kalau Tiap Hari Dikumpulkan Banyak

Pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, dan pelaporan dana dilakukan oleh pengelola setempat yang bertanggung jawab penuh terhadap akuntabilitasnya.

Dana yang terkumpul kemudian disalurkan untuk keperluan darurat di bidang pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Untuk memastikan adanya transparansi, laporan penggunaan dana akan disampaikan kepada publik melalui aplikasi Sapawarga dan Portal Layanan Publik Pemda Provinsi Jawa Barat, serta dapat diumumkan melalui akun media sosial masing-masing dengan mencantumkan tagar resmi #RereonganPoeIbu #nama instansi/sekolah/unsur masyarakat.

Monitoring pelaksanaan gerakan berdasarkan lingkup masing-masing.Adapun di lingkungan perangkat daerah, pengawasan dilakukan oleh kepala perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi.

Di instansi pemerintah lainnya dan swasta, pengawasan berada di tangan pimpinan instansi. 

Di sekolah, pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah dengan koordinasi Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama. 

“Sedangkan di lingkungan atau RT/RW, dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah, serta koordinasi keseluruhannya dilaksanakan oleh Camat,” ucapnya.

Dedi juga menghimbau Bupati/Wali Kota serta kepala perangkat daerah untuk aktif mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan gerakan ini kepada ASN, non-ASN, pelajar, pegawai instansi swasta, serta masyarakat luas. 

Selain itu, Dedi juga minta untuk memastikan seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, penyaluran, pencatatan, hingga pelaporan dana berlangsung lancar, transparan, dan akuntabel.

“Gerakan ini harus berjalan baik agar benar-benar menjadi kekuatan solidaritas masyarakat Jawa Barat. Dengan rereongan, kita wujudkan Jawa Barat istimewa,” pungkas Dedi dalam SE tersebut.

Sebagian artikel telah tayang di Tribun Jabar dengan judul "Bantu Ongkos Berobat dan Baju Sekolah, Purwakarta Kick Off Rereongan Sapoe Sarebu"

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)(Tribun Jabar/Deanza Falevi/Nazmi Abdurrahman)