Inflasi Sumut Tertinggi Nasional, Bobby Nasution Siapkan 11 Langkah Cepat Tekan Harga Pangan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Senin (6/10).

Usai rakor, Bobby Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah, mengingat dampaknya langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

“Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut bergerak cepat menekan laju inflasi yang pada September 2025 mencapai 5,32 persen (yoy), tertinggi secara nasional. Tekanan inflasi di Sumut terutama berasal dari komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai aksi jangka pendek.

Baca juga: Pemprov Sumut Luncurkan Program Sekolah Gratis 2026, Dimulai dari Kepulauan Nias

Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut menyiapkan sebelas langkah cepat untuk menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Langkah-langkah tersebut antara lain membagikan secara gratis komoditas penyumbang inflasi, melakukan bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah, mempercepat program bantuan pangan, menggelar pasar murah, melakukan intervensi tataniaga, sidak pasar, serta monitoring distribusi pangan. Selain itu, Pemprov juga memperkuat kerja sama antar daerah, menugaskan BUMD mengelola cabai dan bawang merah, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan untuk program MBG, dan menetapkan toko pantau inflasi.

Bobby Nasution menekankan bahwa langkah-langkah tersebut dijalankan dengan prinsip 4T, yaitu tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu.

“Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan,” tegasnya.

Gubernur juga menambahkan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan operasi pasar. Diperlukan sinergi lintas sektor, termasuk optimalisasi peran BUMD pangan daerah dalam menjaga ketersediaan stok komoditas utama. Pihaknya menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) untuk aktif mengelola serta menyalurkan pasokan cabai, bawang, dan beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, Pemprov juga tengah memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir. Ia menjelaskan, BUMD pangan daerah akan didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan strategis, bekerja sama dengan kelompok tani dan pemerintah kabupaten/kota untuk menjaga kesinambungan pasokan.

“Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali,” tambahnya.

Langkah-langkah tersebut juga diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, BI, BPS, Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk publikasi berkala melalui siaran pers dan konferensi pers untuk menjaga komunikasi yang efektif dengan masyarakat.(*)

Baca juga: Inflasi Sumut Tertinggi di Indonesia, Bobby Nasution Ngaku Telah Siapkan Sejumlah Langkah Cepat