Program Rp1000 per Hari di Jabar Bisa Dapatkan Rp9,6 Miliar per Bulan jika Seluruh ASN Ikut Patungan

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kenalkan program baru bernama Rereongan Sapoe Sarebu atau Peo Ibu.

Dalam gerakan tersebut, Dedi Mulyadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyisihkan Rp1.000 per hari.

Nantinya, dana yang terkumpul akan digunakan untuk masyarakat sebagai "dana darurat".

Gerakan Poe Ibu ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA.

Herman Suryatman selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar mengatakan, Poe Ibu ini merupakan imbauan dan hanya bagi yang mampu.

Namun, semua aparatur sipil negara (ASN) wajib melakukannya karena telah dianggap mampu.

“Rereongan Sapoe Sarebu itu bagi yang mampu, yang tidak mampu menjadi pihak yang akan dibantunya. Kalau ASN kan pasti mampu ya,”

“Jadi tidak serta-merta seperti hitungan tadi yang mampu ada berapa, ini kan imbauan ya,” katanya. 

Dari perhitungan Tribunnews.com, Poe Ibu ini bisa mendapatkan total Rp9,6 miliar lebih perbulan apabila semua ASN di Jawa Barat menyisihkan Rp1.000 per hari.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), di Jawa Barat total ada 439.350 ASN (PNS + PPPK).

Apabila iuran Rp1.000 hanya dilakukan selama lima hari kerja, maka dalam satu minggu, Poe Ibu mendapatkan total Rp2.196.750.000 (dua miliar seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Baca juga: Menkeu Purbaya Soal Iuran Rp1.000 yang Digagas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Itu Terserah Pemdanya

Maka, dalam satu bulan (22 hari kerja), Poe Ibu mendapatkan total Rp9.665.700.000 (sembilan miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Rp9,6 miliar tersebut bisa didapatkan apabila semua ASN kompak (100 persen partisipasi) iuran Rp1.000 dalam lima hari kerja selama satu bulan.

Untuk Gotong Royong

Sekda Jabar, Herman Suryatman mengatakan, program ini juga sekaligus untuk mendorong gotong royong masyarakat.

“Budaya bangsa kita ini kan gotong royong, terus kesetiakawanan, kerelawanan sosial dan itu semua modal sosial yang harus dijaga,” ujar Herman, Sabtu (4/10/2025).

Ia mengatakan, kehidupan warga Jabar di 27 Kabupaten/Kota sangat kompleks, terutama soal pendidikan dan kesehatan.

“Makanya pada saat dibuka layanan pengaduan di Lembur Pakuan Subang, dari mana-mana datang, bukan hanya dari Jabar, ada dari luar Jabar, kasian."

"Padahal yang dibutuhkan hanya Rp1 juta misalnya, untuk membantu tunggu yang sakit,” katanya.

Poe Ibu, lanjut Herman, difokuskan untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas, yang sebetulnya bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat.

“Jangan sampai, masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya,” katanya, dikutip dari TribunJabar.id.

Herman mencontohkan masalah pendidikan dan kesehatan dengan skala terbatas misalnya seorang siswa yang tak memiliki seragam sekolah, maka dana tersebut bisa digunakan untuk membeli seragam.

Ia juga mencontohkan apabila ada warga yang sakit, namun keluarganya tidak punya bekal untuk menunggu di rumah sakit, maka dana tersebut bisa digunakan sebagai "uang saku" keluarga untuk menunggu pasien.

“Itu kan kebutuhannya terbatas banget, dan itu bisa diselesaikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pak Gubernur tempo hari mengeluarkan surat edaran tentang gerakan rereongan Poe Ibu,” katanya. 

Ia juga menuturkan, gerakan ini akan berlingkup mulai dari Pemprov, Pemkot/Pemkab, hingga instansi lain untuk ASN.

Selain itu, gerakan ini juga memiliki ruang lingkup di sekolah menengah maupun sekolah dasar.

Baca juga: Ono Surono Soroti Iuran Rp1.000 Dedi Mulyadi, Harap Ada Laporan Berkala, Singgung Masalah Sosial

Dan terakhir di masyarakat.

“Konsepnya ini kan dari, oleh dan untuk masyarakat. Jadi, silakan membuat rekening sendiri, misalnya di sekolah SMA 3, silakan bikin rekening sendiri, dikelola sendiri, disalurkan sendiri, kemudian nanti dilaporkan bisa ke Medsos. Sehingga betul-betul akuntabel, transparan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk permasalahan pendidikan dan kesehatan secara berat tetap menjadi tanggung jawab pemerintah.

"Kita kan ada Puskesmas, ada institusi sekolah,"

"Tapi kalau yang sederhana, kami harapkan dari, oleh dan untuk masyarakat sembari lebih jauhnya menjaga gotong-royong," katanya. 

Ia juga menekankan, pihak Pemprov Jabar tak akan memberi sanksi apapun bagi yang tidak ikut dalam gerakan ini.

“Kalau ini kan sekali lagi imbauan ya, bukan kewajiban, kalau masyarakatnya tidak mampu ya jangan,” ucapnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Bukan Kewajiban! Sekda Jabar Jelaskan Gerakan Rereongan Rp1.000 hanya untuk Warga yang Mampu

(Tribunnews.com, Muhammad Renald Shiftanto)(TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman)