Ono Surono Soroti Iuran Rp1.000 Dedi Mulyadi, Harap Ada Laporan Berkala, Singgung Masalah Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Kebijakan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi, mengajak warga Jabar menyisihkan Rp1.000 per hari dalam gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu), menjadi sorotan publik.

Gerakan Poe Ibu itu dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 149/PMD.03.04/KESRA tentang Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. 

SE tersebut ditandatangani secara elektronik oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pada 1 Oktober 2025.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono, turut menyoroti Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu) yang digagas Dedi Mulyadi.

Menurutnya, pada dasarnya masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat, memiliki budaya gotong royong yang selaras dengan ajaran Sunda, yakni Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh, Silih Wawangi, yang sudah berjalan sejak dulu.

"Tetapi mengalami penurunan semangat rakyat untuk melakukannya. Kesetiakawanan dan kesukarelawanan sosial harus digalakkan kembali secara masif dan melibatkan instrumen pemerintah," kata Ono, Senin (6/10/2025), dilansir TribunJabar.id.

Ia memaparkan, masalah dasar rakyat di Jawa Barat adalah masalah pendidikan dan kesehatan, di mana instrumen APBN/APBD lebih fokus pada masalah infrastruktur dan sarana prasarana.

Sehingga, kata dia, gerakan Poe Ibu yang digagas Dedi Mulyadi diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Jawa Barat terhadap sesama.

"Di sisi lain, kebutuhan rakyat yang mendesak seperti seragam, buku, alat tulis serta biaya berobat bagi pasien tidak mampu non peserta BPJS atau biaya tunggu bagi pasien yang tidak mampu juga, pada akhirnya tidak bisa menunggu distribusi/pencairan dana dari APBD," jelasnya.

Ia menuturkan, setiap institusi dan masyarakat yang menjalankan gerakan Poe Ibu, wajib menyampaikan laporan secara transparan dan akuntabel.

Selain itu, laporan diumumkan berkala setiap minggu atau bulan, mencontoh pengelolaan keuangan di masjid atau musala.

Baca juga: Purwakarta Jadi yang Pertama Mulai Iuran Rp1.000 Dedi Mulyadi, Bupati: Sederhana, tapi Dampak Besar

"Bila gerakan ini berjalan, maka masalah turunnya APBD Provinsi Jawa Barat dan APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun anggaran 2026, semoga tidak berpengaruh terhadap masalah sosial dan ekonomi," terang Ono Surono.

Penjelasan Sekda Jabar

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, menjelaskan gerakan Poe Ibu difokuskan untuk membantu masalah pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas yang sebetulnya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri.

“Jangan sampai, masyarakat ada kesulitan kecil, harus ke Lembur Pakuan, harus ke Provinsi, padahal bisa diselesaikan di lingkungannya,” ungkapnya, Sabtu (4/10/2025), dikutip dari TribunJabar.id.

Herman lantas mencontohkan, persoalan pendidikan dan kesehatan dalam skala terbatas, misalnya siswa tidak memiliki seragam sekolah atau warga sakit, tapi keluarganya tidak punya bekal untuk menunggu di Rumah Sakit (RS).