Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Kapolri Resmikan dan Groundbreaking 59 SPPG di Jateng

TRIBUNNEWS.COM, JAWA TENGAH – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 32 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan 27 SPPG baru di wilayah Polda Jawa Tengah, Jumat (17/10/2025).

Dalam sambutannya, Jenderal Sigit menegaskan komitmen Polri untuk terus mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, termasuk program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Baru saja kita melaksanakan groundbreaking untuk 27 SPPG, sekaligus meresmikan 32 SPPG yang mulai beroperasi hari ini. Dengan demikian, total SPPG Polri di Jawa Tengah kini mencapai 100 unit—jumlah terbanyak dibandingkan polda lainnya,” ujar Sigit.

Secara nasional, Polri telah membangun 672 SPPG dengan estimasi penerima manfaat mencapai sekitar 2.352.000 orang dan menyerap sekitar 33.600 tenaga kerja. 

Dari jumlah tersebut, 159 SPPG telah beroperasi, 115 dalam tahap persiapan, 371 sedang dibangun, dan 27 baru saja dimulai pembangunannya. 

Ke depan, Polri menargetkan pembangunan hingga 1.500 SPPG di seluruh Indonesia.

Adapun 32 SPPG yang diresmikan di Jawa Tengah diproyeksikan mampu melayani 97.622 penerima manfaat dan menyerap 1.541 tenaga kerja. 

Baca juga: Catatan Ahli Gizi: Program MBG Perlu Standar seperti SPPG Polri

Sigit berharap, secara keseluruhan, SPPG di wilayah Polda Jateng dapat menjangkau hingga 400.000 orang dan membuka lapangan kerja bagi 5.000 orang.

Terkait operasional SPPG, Kapolri menginstruksikan agar seluruh dapur yang dikelola Polri mematuhi standar operasional prosedur (SOP) dalam menyiapkan makanan, demi menjamin keamanan dan kualitas bagi para penerima manfaat.

“Saya minta personel Polri mengawal proses distribusi hingga selesai makan, agar kita bisa memantau kondisi anak-anak sebelum dan sesudah makan. Ini bagian dari SOP yang harus dijalankan untuk memastikan mereka dalam keadaan sehat,” tegas Sigit.

Ia juga meminta agar disiapkan daftar periksa (checklist) harian untuk mengevaluasi kualitas makanan dan mendengar harapan dari anak-anak penerima manfaat. 

“Dengan begitu, kita bisa melakukan kontrol setiap hari dan memastikan makanan yang disajikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka,” tutupnya.