Pencegahan Korupsi Jadi Agenda Bersama, DPRD Mahulu Dukung KPK Perkuat Pengawasan Daerah

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mahakam Ulu (Mahulu) Devung Paran menegaskan dukungan penuh DPRD Mahulu terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di daerah untuk pencegahan praktik korupsi. Menurutnya, pencegahan korupsi bukan hanya tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga perlu didukung DPRD sebagai mitra strategis.

“Tentunya kegiatan ini sangat kami dukung dan kami lembaga DPRD berterima kasih atas peran KPK dalam membimbing, supaya pemerintahan yang bersih dapat terlaksana di Mahulu,” tegas Devung Paran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang turut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto, Rabu (10/9/2025) di ruang Rapat Borneo BC Ballroom Novotel.

Menurut Legislator Gerindra ini, Rakor tidak boleh berhenti sebagai forum diskusi tanpa tindak lanjut nyata karena jika hanya sebatas wacana, pemberantasan korupsi akan sulit terwujud.

"Semoga kegiatan ini tidak hanya sebatas rakor seperti ini, tentunya ada tindakan-tindakan selanjutnya yang lebih spesifik, terutama di mahulu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang turut hadir dalam agenda rakor turut menekankan bahwa korupsi adalah musuh utama pembangunan. Ia menegaskan perlunya langkah konkret dan terukur untuk mencegah praktik KKN yang merugikan daerah terutama di Kaltim.

“Korupsi adalah musuh besar dalam upaya pembangunan. Untuk itu pemerintah berkomitmen melakukan upaya yang terukur untuk mencegah KKN. Hari ini pemerintah menegaskan komitmen tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan,” ucapnya.

Sementara itu, dari tingkat Pusat, Ketua KPK RI Setyo Budiyanto mengingatkan agar komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti pada slogan. Menurutnya, sikap antikorupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang konsisten di semua daerah.

“Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan bersama, yang mana konteksnya pencegahan korupsi, dan kegiatan ini sangat bermanfaat. Saya berharap itu bukan sekedar ucapan, dimana sikap anti korupsi itu bisa berjalan dan diterapkan oleh seluruh daerah,” tegasnya.

Rakor ini menjadi momentum penting penguatan komitmen antikorupsi di Kaltim, khususnya Mahulu. Antusiasme peserta dari berbagai daerah di Kaltim menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar wacana, melainkan agenda bersama yang harus diwujudkan melalui aksi nyata dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, dalam agenda ini turut hadir Wakil Ketua Gubernur Kaltim Ir. H. Seno Aji, Ketua DPRD Provinsi Kaltim Dr. Ir. Hasannudin Mas’ud, Sekda Provinsi Kaltim Dra. Sri Wahyuni, Forkopimda Provinsi Kaltim serta seluruh Bupati dan Ketua DPRD di wilayah Kaltim. 

Baca juga: Dorong Kemajuan Olahraga, Pemprov Kaltim Gelar Event Lari Berskala Internasional