Wali Kota Banda Aceh Menangis Respons Donasi Bencana Harus Daftar,  Ini Profilnya

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal menangis terkait pernyataan menteri sosial penggalangan dana harus izin pemerintah dan diaudit.
• Wali Kota Illiza  menilai kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.
• Illiza menilai, tanpa status darurat nasional, rehabilitasi dan pembangunan rumah baru harus menunggu anggaran tahun 2026.

TRIBUNNEWS.COM, BANDA ACEH -  Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal (53) menyoroti pernyataan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) terkait pernyataannya soal penggalangan dana untuk bantuan bencana di Sumatera harus terlebih dahulu memperoleh izin dari pemerintah.

Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, kerja keras masyarakat dalam membantu korban seharusnya mendapat apresiasi.

“Belum lagi hari ini, mohon maaf, mitra kerja Mensos menyampaikan statement, apabila artis, influencer (donasi), daftar dulu nanti diaudit, ini juga apa?” ungkap Illiza sambil menangis saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah Aceh di Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Ruang Potda Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (10/12/2025).

Baca juga: Soal Donasi Harus Izin, Mensos RI Gus Ipul Singgung Pertanggungjawaban dan Konsekuensi Hukum

“Harusnya mereka masyarakat yang sudah berjibaku membantu kami itu diapresiasi pak,” sambungnya.

Illiza mengatakan, selama 14 hari terakhir, masyarakat bersama pemerintah daerah terus berjibaku melakukan evakuasi dan membersihkan puing-puing rumah warga.

Menurutnya, waktu tersebut bukanlah singkat, apalagi jika membayangkan keluarga sendiri yang menjadi korban.

“Kalau itu keluarga kita, anak kita, ibu kita, bayangkan mereka tidak difardhukifayakan,” ujar Illiza.  

Di sisi lain, dia menekankan, hal utama yang seharusnya dipikirkan adalah akses jalan lintas untuk distribusi logistik dan bantuan.

Tanpa itu, masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih.

“Paling saya mampu bawa berapa, satu-dua tangki, setelah itu habis,” katanya.

Kondisi ini membuat warga semakin terhimpit di tengah keterbatasan.  

Di lapangan, lanjutnya, pemerintah daerah maupun Pemerintah Aceh tidak mungkin mampu menyiram satu per satu rumah warga yang tertimbun lumpur.

Bahkan dengan bantuan alat berat sekalipun, pekerjaan membersihkan halaman masjid belum tuntas hingga kini.

Belum lagi tanah yang menumpuk juga menimbulkan pertanyaan besar, harus ke mana dibuang.  

Selain itu, abrasi sungai telah menghancurkan sejumlah rumah warga. Mereka kini kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi.

Baca juga: Mensos Sebut Galang Donasi Bencana Harus Izin, Ketua DPD RI: Tinggal Ikuti Saja