Anak SD di NTT Akhiri Hidup, Senator Filep Minta Evaluasi Menyeluruh Kebijakan Pendidikan di Daerah

Ringkasan Berita:

• Tragedi siswa SD di NTT picu keprihatinan.
• DPD soroti tanggung jawab negara dan pemda.
• Desak evaluasi anggaran dan kebijakan pendidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Insiden bunuh diri seorang anak SD yakni YBR di Kecamatan Jerebuu, Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai sorotan tajam publik tanah air belakangan ini.

Pasalnya, anak tersebut bunuh diri diduga akibat tidak mampu memenuhi kebutuhan sekolah yakni buku dan pulpen yang tersirat dalam secarik kertas tulisan tangan yang ditemukan polisi.

Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kejadian tersebut.

Ia menilai kasus ini sangat mencederai dunia pendidikan nasional.

Pasalnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memproteksi dan menjamin hak seluruh warga negara, termasuk anak-anak, dalam memperoleh pendidikan yang layak.

“Peristiwa ini menggoreskan luka mendalam sekaligus mencoreng wajah dunia pendidikan kita. Sektor pendidikan kita sudah semestinya memperhatikan dan memberikan pendidikan yang membahagiakan, sangat disayangkan penyebab hilang nyawa anak kita karena kebutuhan sekolah yang sangat dasar namun belum tercukupi,” ujar Filep saat dimintai menanggapi kasus yang terjadi di NTT tersebut, Rabu (4/2/2026).

Ia menuturkan tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada di pundak guru, tetapi juga membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan keterlibatan aktif orang tua karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua pihak dalam mewujudkan impian dan masa depan anak-anak.

“Hal ini menjadi perhatian kita bersama, pemerintah sampai di tingkat desa bahkan RT harus semakin peka dengan kondisi masyarakat dan jangan sampai kondisi tertentu menghilangkan harapan hidup anak-anak. Jika hanya karena tidak mampu membeli buku atau alat tulis lalu seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, maka kita layak bertanya dimana kehadiran negara? Dimana pemerintah daerah?” ucapnya.

Lebih lanjut, Filep lantas mempertanyakan pemanfaatan anggaran pendidikan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.

Ia juga menyoroti kewajiban alokasi 20 persen anggaran pendidikan yang dinilai belum dirasakan secara nyata oleh masyarakat, khususnya bagi keluarga tidak mampu.

“Untuk apa anggaran pendidikan 20 persen jika kebutuhan dasar sekolah anak-anak tidak terpenuhi? Apa maknanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika perlengkapan sekolah masih menjadi beban berat bagi keluarga miskin?” ujarnya.

Senator Papua Barat ini menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah merumuskan berbagai kebijakan pendidikan, termasuk MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar dan juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

Namun, menurutnya, keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari kebutuhan dasar anak didik yang semestinya terpenuhi, manfaat nyata bagi setiap anak, sehingga tidak perlu ada lagi korban akibat persoalan ekonomi dalam pendidikan.