Amnesty Internasional Klaim Ada Penutupan Fakta di Kasus Brimob Aniaya Pelajar

Ringkasan Berita:

• Amnesty tuding ada upaya tutupi fakta tewasnya Arianto (14) di Tual. 
• Oknum Brimob jadi tersangka, proses pidana dan etik berjalan.

TRIBUNNEWS.COM - Amnesty International Indonesia menuding adanya upaya menutup-nutupi fakta dalam kasus dugaan penganiayaan yang menewaskan Arianto Tawakal (14), siswa MTs Negeri Maluku Tenggara, di Kota Tual, Maluku.

Arianto diduga dianiaya oknum anggota Brimob Polda Maluku berinisial MS hingga meninggal dunia di jalan dekat RSUD Maren, Kecamatan Dullah Utara, pada 19 Januari 2026.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai peristiwa tersebut sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyebutnya sebagai pembunuhan di luar proses hukum (extra-judicial killing).

“Kasus ini adalah pelanggaran berat HAM. Saya sampai tak bisa menahan hati melihat video dan foto Arianto,” ujar Usman, Minggu (22/2/2026).

Kritik atas Narasi Awal

Usman mengkritik narasi yang berkembang setelah kejadian, yang mengaitkan korban dengan aksi balap liar.

Ia menilai pola tersebut kerap muncul dalam kasus kekerasan aparat terhadap warga sipil, yakni dengan membangun framing yang menyudutkan korban.

“Setelah menganiaya korban, lalu polisi justru membuat narasi seakan menyudutkan bahwa Arianto dikaitkan dengan balap liar. Cara seperti ini hanya akan merusak kepercayaan publik,” katanya.

Berdasarkan keterangan keluarga, Arianto dan saudaranya saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari arah RSUD Maren menuju rumah.

Jalan yang menurun membuat sepeda motor melaju cukup cepat. 

Kakak korban disebut telah memberikan kesaksian bahwa ada anggota Brimob di pinggir jalan yang mengayunkan helm ke arah wajah Arianto.

Amnesty menilai dugaan tindakan tersebut sebagai bentuk penggunaan kekerasan berlebihan terhadap anak di bawah umur.

Baca juga: Deretan 3 Kasus Brimob Berujung Korban Tewas, YLBHI: Bukan Sekadar Oknum, Pola Berulang

Bripda MS Resmi Tersangka

Sementara itu, proses hukum terhadap terduga pelaku terus berjalan. Bripda MS resmi ditetapkan sebagai tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual, Jumat (20/2/2026).

Setelah penetapan tersangka, ia diterbangkan ke Ambon untuk menjalani pemeriksaan kode etik di Mapolda Maluku.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, mengatakan pemeriksaan etik dilakukan di Subbid Wabprof Bidpropam.

“Proses ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam penegakan disiplin dan etika anggota,” ujarnya.