DPRD Sumsel Anggarkan Rp 486 Juta untuk Dua Meja Biliar di Rumah Dinas Pimpinan

Ringkasan Berita:

• Setelah pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar dibatalkan.
• Serta isu ambulans Rp 9 miliar di Kutai Timur yang ternyata untuk 40 unit, bukan satu.
• Kini heboh soal di tengah efisiensi anggaran, DPRD Sumsel anggarkan Rp 486 Juta untuk dua meja biliar pimpinan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Belakangan transparansi anggaran jadi isu utama.

Publik bereaksi cepat ketika nilai proyek terlihat tidak sebanding dengan hasil fisik.

Tribunnews.com mencatat beberapa berita viral soal anggaran yang belakangan ini menyoroti pengadaan barang/jasa pemerintah yang dianggap terlalu mahal atau tidak transparan.

Kasus yang paling ramai adalah pembelian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp 8,5 miliar.

Serta isu ambulans Rp 9 miliar di Kutai Timur yang ternyata untuk 40 unit, bukan satu.

Teranyar DPRD Sumsel anggarkan Rp 486 juta untuk dua meja biliar pimpinan

1. DPRD Sumsel Anggarkan 2 Meja Biliar Ratusan Juta untuk Rumah Dinas Pimpinan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) merencanakan pengadaan dua unit meja biliar untuk rumah dinas pimpinan dewan dengan alokasi anggaran fantastis mencapai Rp 486,9 juta. 

Rencana ini menjadi sorotan tajam mengingat kondisi daerah yang sedang melakukan efisiensi anggaran akibat pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat

Baca juga: Heboh Pengadaan Satu Ambulans Rp9 Miliar di Kutai Timur, Ini Fakta Sebenarnya

Kepala Bagia Humas dan Protokoler DPRD Sumsel Hadiyanto yang dikonfirmasi membenarkan data yang dilihat dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana  Umum Pengadaan) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dari Sekretariat DPRD Sumsel. 

Data itu merupakan hasil update per 7 Maret 2026, pukul 01.47 WIB.

"Iya, untuk kegiatan tersebut baru masuk di e-katalog LKPP dan baru Sirup atau rencana, sedangkan untuk pelaksanaan belum," kata Hadiyanto, Sabtu (7/3/2026).

Pengadaan dua meja biliard itu jadi sorotan, di tengah efisiensi anggaran imbas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat itu, disebut Hadiyanto merupakan kebutuhan penunjang wakil rakyat.

"Alat tersebut sebagai kebutuhan penunjang aktivitas para anggota dewan. Tetapi sekali lagi belum dilaksanakan," jelasnya.