Dinonaktifkan KDM, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Pernah Terpilih Jadi Pegawai Kinerja Terbaik

Ringkasan Berita:

• Kepala Samsat Soekarno-Hatta Bandung, Ida Hamidah dinonaktifkan sementara dari jabatannya oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
• Kejadian bermula saat petugas Samsat meminta KTP kepada warga yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor.
• Ternyata Ida pernah terpilih sebagai pegawai berkinerja terbaik.

TRIBUNNEWS.COM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2020 merupakan peraturan dasar mengenai manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Aturan itu kemudian diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, mengatur tata Kelola dari pengadaan hingga pemberhentian.

Sementara Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 merupakan petunjuk teknis (juknis) khusus yang mengatur tata cara pemberhentian PNS, baik atas permintaan sendiri, mencapai batas usia pensiun, maupun alasan lainnya.

Baru-baru ini, ramai menjadi perbincangan, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta Kota Bandung.

Alasan penonaktifan itu lantaran petugas di Samsat tersebut meminta KTP warga yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor.

Hal itu tidak sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA yang diterbitkan pada 6 April 2026.

Aturan itu menghapus kewajiban wajib pajak membawa KTP pemilik pertama saat membayar pajak kendaraan bermotor tahunan di Samsat.

Akibat kejadian tersebut Kang Dedi Mulyadi atau KDM, julukan Dedi Mulyadi menonaktifkan Kepala Samsat Soekarno-Hatta.

Sosok Kepala Samsat Soekarno-Hatta tersebut adalah Ida Hamidah.

Ida menjabat sebagai Kepala Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Bandung III Soekarno-Hatta Bapenda Jawa Barat.

Melansir TribunJabar.id, Ida dikenal sebagai pejabat berkinerja terbaik periode 2024-2025.

Baca juga: Tidak Laksanakan SE Bayar Pajak Tanpa KTP Pemilik Pertama, Kepala Samsat Soekarno-Hatta Dicopot

Dirinya terpilih sebagai Pegawai Berkinerja Terbaik pada Kategori Jabatan Administrator dan Setara Triwulan II 2024 di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.

Selama menjabat, Ida juga aktif dalam kegiatan peningkatan layanan dan sinergi.

Seperti kunjungan ke perusahaan pemilik kendaraan dan sosialisasi program pemutihan pajak.

Namun kini, ia dinonaktifkan sementara dari jabatannya buntut ulah anak buahnya.

Duduk Perkara