Selasa, 21 April 2026

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Didemo Hari Ini, Berikut 2 Hal yang Jadi Sorotan Massa Aksi

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud akan didemo hari ini, Selasa (21/4/2026) buntut kebijakan kontroversialnya.

HO/IST
DEMO 21 APRIL - Kolase foto (Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud- Suasana Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud bakal didemo massa hari ini, Selasa (21/4/2026). 
Ringkasan Berita:
  • Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud akan didemo hari ini, Selasa (21/4/2026).
  • Demo itu dilakukan massa aksi buntut kontroversi yang dilakukan Rudy Mas'ud.
  • Massa aksi menilai kebijakan Rudy Mas'ud belum memberikan dampak nyata meski telah menjabat hampir satu tahun.

TRIBUNNEWS.COM - Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut desentralisasi, gubernur memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada tingkat provinsi, tetapi juga dalam kerangka kepentingan nasional. 

Gubernur bukan sekadar kepala daerah, melainkan juga perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayahnya. 

Oleh karena itu, posisi gubernur menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara otonomi daerah dan integrasi nasional.

Belakangan, nama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud kerap menjadi sorotan publik, karena kebijakannya yang dianggap kontroversial.

Namanya, ramai menjadi perbincangan setelah rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.

Setelah rencana itu batal, muncul anggaran renovasi rumah dinas Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim senilai Rp25 milair.

Tak hanya itu, ia juga menjadi perbincangan setelah kedapatan menggunakan mobil mewah jenis Range Rover dengan pelat nomor KT 1 saat menghadiri pelantikan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Mobil itu merupakan mobil pribadinya, dan tidak berasal dari pengadaan pemerintah provinsi.

Penggunaan pelat nomor KT 1 pada kendaraan tersebut, merupakan prosedur standar protokoler karena ia tengah menjalankan tugas kedinasan sebagai Gubernur Kaltim.

Buntut dari sejumlah kontroversi itu, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud bakal didemo massa hari ini, Selasa (21/4/2026).

Dari pantauan TribunKaltim.co, tampak massa aksi dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memadati Masjid Baitul Muttaqien Islamic Center di Jalan Slamet Riyadi, Kota Samarinda.

Baca juga: Fakta-Fakta Demo 21 April di Kaltim: Massa Desak DPRD Gulirkan Hak Angket ke Gubernur

Sejak pagi, massa aksi telah berdatangan dan berkumpul di area masjid.

Sebuah truk komando lengkap dengan pengeras suara tampak terparkir di halaman belakang, disiapkan untuk mendukung jalannya aksi.

Tak lama berselang, mahasiswa dari berbagai elemen mulai hadir dengan konvoi kendaraan bermotor.

Mereka membawa bendera organisasi serta spanduk berisi tuntutan yang akan disuarakan dalam aksi.

Anggota Organisasi Masyakarat (Ormas) GALAK, Abd Rahman mengatakan, rombongannya berangkat dari Bontang pukul 03.00 WITA dan tiba di Samarinda sekira pukul 06.00 WITA.

Adapun alasannya ikut turun ke jalan lantaran kecewa terhadap kebijakan Gubernur Kaltim.

Ia menyebut, kebijakan Rudy Mas'ud belum memberikan dampak nyata meski telah menjabat hampir satu tahun.

"Tuntutannya sebagai bentuk kekecewaan. Gubernur Rudy Masud sudah hampir satu tahun menjabat, tapi masih banyak yang belum terealisasi," ucapnya kepada TribunKaltim.co.

Adapun dua poin utama yang menjadi sorotan massa aksi yakni soal pengadaan mobil dinas mewah serta proyek renovasi kantor yang dianggap menghabiskan anggaran besar, namun tidak mendesak.

Massa menilai alokasi anggaran itu tidak sesuai dengan kebutuhan mendasar masyarakat saat ini.

Massa juga menuntut agar aspirasi mereka diterima oleh perwakilan DPRD Kaltim serta mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan penggunaan anggaran yang dinilai kontroversial.

Pengadaan Mobil Dinas Rp8,5 M

Saat isu pengadaan mobil fantastis itu mencuat, Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud meminta publik tak berprasangka buruk.

"Kami di Kalimantan Timur sampai hari ini. Belum ada mobil dinas dari Pemprov Kaltim untuk Kalimantan Timur Yang ada di Jakarta," katanya, dikutip Tribunnews.com dari TribunKaltim.co, Senin (2/3/2026).

Baca juga: Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Masud, Berujung Akan Didemo Ribuan Orang Hari Ini

Ia menyebut, ada aturan main soal standar mobil dinas pejabat daerah yang merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam aturan tersebut menetapkan, batas maksimal kapasitas mesin untuk jenis sedan adalah 3.000 cc, sedangkan untuk jenis jeep maksimal 4.200 cc.

Mobil yang diadakan, kata Rudy, masuk dalam koridor aturan tersebut yakni berkapasitas 3.000 cc.

Selain itu, Rudy berdalih, Kalimantan Timur memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia yang menjadi perhatian nasional, bahkan internasional, seiring penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ia lantas berkelakar tak mau memakai mobil Kijang.

"Ingat, Kalimantan Timur ini etalase Indonesia, Jangan saya disuruh pakai kijang dek," ujarnya.

Rudy menyebut, Pemerintah Provinsi Kaltim kerap menerima tamu dari berbagai wilayah, mulai Sabang sampai Merauke. Bahkan tamu dari kancah global.

Oleh karena itu, kata dia, standar fasilitas yang digunakan harus mencerminkan martabat daerah agar tidak dipandang sebelah mata oleh pihak luar.

Ia tak ingin daerah yang dipimpinnya dianggap miskin.

"Jangan direndahkan masyarakat Kaltim ini seolah-olah miskin banget gitu loh," tambahnya.

Setelah rencana penggantian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar menuai polemik, Rudy membatalkannya.

Baca juga: Sosok Irma Suryani, Istri Perwira Mabes Polri Jadi Relawan Aksi 21 April, Siap Demo Gubernur Kaltim

Anggaran Rumah Dinas Rp25 M

Saat rencana anggaran rumah dinas Gubernur dan Wagub Kaltim Rp25 miliar jadi sorotan, Rudy juga buka suara.

Rudy menegaskan, anggaran itu telah melalui proses yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

"Rumah jabatan ini puluhan tahun tidak ditempati. Tentu banyak hal yang harus dibenahi," katanya saat ditemui Kompas.com di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/4/2026).

Dia memastikan, seluruh proses penganggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Yakni mulai dari pembahasan internal hingga persetujuan pemerintah pusat.

Saat ditanya terkait pertimbangan teknis besaran anggaran itu, orang nomor satu di Kaltim itu menyerahkan penjelasan detail kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunKaltim.co dengan judul Demo 21 April, Massa dari Bontang Tiba Subuh, Protes Kebijakan Gubernur Kaltim

(Tribunnews.com/Nanda Lusiana, TribunKaltim.co/Gregorius Agung Salmon, Nevrianto)

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved