Respons Gubernur Rudy Mas’ud Hadapi Hak Angket DPRD Kaltim, Fraksi Belum Satu Suara

"Hak angket tidak bisa langsung diberikan begitu saja. Kita akan kaji lebih dalam dan dibahas secara mendalam di internal PKB," tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengungkapkan bahwa seluruh fraksi pada prinsipnya telah menyepakati komitmen awal melalui penandatanganan pakta integritas bersama Aliansi Rakyat Kaltim.

Namun, ia menegaskan bahwa realisasi komitmen tersebut, termasuk penggunaan hak angket, tetap harus melalui mekanisme resmi di internal DPRD.

"Kita bersepakat atas usulan massa aksi, unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Aman lah," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keputusan lanjutan akan dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang melibatkan unsur pimpinan dan ketua fraksi.

"Setelah ini akan kita rapatkan di Rapim bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya," jelasnya.

Di sisi lain, sejumlah anggota dewan menilai hak angket sebagai instrumen pengawasan yang wajar dalam sistem demokrasi. Penasihat Fraksi PAN–NasDem, Darlis Pattalongi, menyebut hak angket tidak perlu dipersepsikan sebagai langkah konfrontatif.

"Hak angket itu untuk memperjelas bagaimana kebijakan-kebijakan ke depan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ujarnya.

Ia menambahkan, keputusan akhir tetap akan ditentukan melalui mekanisme internal fraksi dan kesepakatan kolektif DPRD.

Di tengah dinamika internal tersebut, tekanan publik terhadap DPRD Kaltim terus meningkat. Aliansi Rakyat Kaltim sebelumnya telah memberikan tenggat waktu satu bulan bagi DPRD untuk merealisasikan pakta integritas yang telah disepakati. Jika dalam waktu tersebut tidak ada progres nyata, aksi lanjutan berpotensi kembali digelar.

Baca juga: Fraksi di DPRD Kaltim Belum Satu Suara Terkait Hak Angket ke Gubernur, Ini Peta Politiknya

Mahasiswa Desak DPRD Kaltim Gulirkan Hak Angket

Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar-besaran memadati Kota Samarinda pada Selasa (21/4/2026). Aliansi mahasiswa dari berbagai wilayah, termasuk Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), hingga Balikpapan menyuarakan aspirasi terkait kondisi provinsi yang dinilai sedang tidak baik-baik saja.

Kamarul Azwan selaku jenderal lapangan yang juga merupakan mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, menyatakan mahasiswa secara tegas menyatakan keengganan mereka untuk menemui Gubernur Kaltim, Rudy Masud, dan lebih memilih menuntut komitmen resmi dari lembaga legislatif.

“Kami nggak perlu ketemu sama Rudy Mas’ud, Karena kami tahu kalau kami ketemu pun kami pasti dibohongi dan itu yang sering terjadi, jadi kami akan tekankan di DPRD untuk bertemu, untuk menyepakati pakta integritas,” tegasnya.

Selain itu, mahasiswa juga mengajak seluruh elemen masyarakat Kalimantan Timur untuk berani menyuarakan aspirasi. Mereka menyoroti ketimpangan antara kontribusi besar daerah terhadap anggaran pusat dengan kondisi riil di daerah.

“Bagi masyarakat Kaltim yang sekarang ini mungkin takut untuk menyuarakan suaranya terhadap kinerja pemprov, silakan keluarkan suara kalian, silakan gaungkan aspirasi-aspirasi kalian yang hari ini kita lihat Kalimantan Timur sedang tidak baik-baik saja. Padahal kita adalah penyumbang anggaran terbesar ke pusat,” ungkapnya.

(TribunKaltim/Kompas.com/Tribunnews)