Berita Viral
Motif Guru SMKN 2 Garut Potong Paksa Rambut Siswi, Dedi Mulyadi Beri Teguran
Kasus pemotongan paksa rambut siswi SMKN 2 Garut menuai sorotan nasional, guru BK dilaporkan ke BKD Jabar dan diminta meminta maaf.
Ringkasan Berita:
- Puluhan siswi SMKN 2 Garut, Jawa Barat, mengaku rambutnya dipotong paksa oleh guru BK.
- Koordinator JPPI, Ubaid Matraji, menilai tindakan itu sebagai kekerasan simbolik dan fisik.
- Sementara Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melaporkan guru ke BKD.
TRIBUNNEWS.COM - Hukuman disiplin yang dilakukan dengan cara pemotongan paksa rambut siswi kembali memicu perdebatan soal batas kewenangan guru dan perlindungan hak peserta didik.
Beredar viral di media sosial, puluhan siswi SMKN 2 Garut, Jawa Barat mengaku dipotong paksa rambutnya karena berwarna.
Insiden tersebut disorot Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji.
Menurutnya, tindakan guru dapat dikategorikan kekerasan simbolik dan fisik.
Kini, para siswi merasa trauma dan enggan berangkat sekolah setelah dihukum pada Kamis (30/4/2026) lalu.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah melaporkan guru bimbingan konseling (BK) yang memotong rambut siswi ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jabar.
Guru tersebut mengaku resah dengan laporan warga serta siswa karena rambut para siswi diwarna.
Baca juga: Viral Ibu Penyapu Jalan Ditabrak Motor di Bekasi, Pelaku Kabur dan Berdalih Cari Bantuan
Meski sudah mengenakan hijab di sekolah, mereke melepasnya saat pulang.
Dedi menegaskan alasan guru tidak dapat dibenarkan.
“Argumentasinya apa? Penampilan terlalu menor, pernah ga memberikan surat ke orang tuanya,” katanya.
Ia masalah seperti itu diselesaikan dengan dialog.
“Sudah jangan ngomong trauma biasa sajalah, aku digaplok ga pernah trauma sama guru, udahlah biasa saja,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala SMKN 2 Garut, Nur Al Purqon, menyatakan guru tidak berkoordiasi dengannya bahkan tak meminta izin ke wali murid.
"Harusnya kan yang mengeluarkan kebijakan itu kan kepala sekolah yang mengizinkan memotong atau tidaknya ya kepala sekolah," tukasnya, Rabu (6/5/2026).