Kecelakaan Maut di Musi Rawas Utara
Keluarga Bupati Muratara Jadi Korban Tewas Kecelakaan, Sudah Sering Ingatkan Bus ALS: Jangan Ngebut
Bus ALS dan truk BBM tabrakan di Jalinsum Muratara, 16 tewas setelah bus diduga oleng hindari jalan berlubang.
Ringkasan Berita:
- Kecelakaan maut Bus ALS dan truk BBM di Jalinsum Muratara, Sumsel, menewaskan 16 orang, termasuk dua kerabat Bupati Muratara Devi Suhartoni.
- Bupati Devi menyebut jalan berlubang di lokasi kecelakaan merupakan jalan nasional yang belum diperbaiki maksimal meski sudah sering dikeluhkan dan ditambal sementara.
- Kernet Bus ALS selamat setelah melompat lewat kaca depan, sementara banyak penumpang terjebak saat bus terbakar usai diduga oleng menghindari jalan berlubang lalu bertabrakan dengan truk BBM
TRIBUNNEWS.COM - Tabrakan maut antara bus ALS dan truk pengangkut BBM kembali menjadi alarm keras bagi keselamatan transportasi darat di Indonesia.
Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), tepatnya di Simpang Danau, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, pada Rabu (6/5/2026).
Akibat kejadian ini, 16 orang dilaporkan tewas.
Dua korban di antaranya ternyata masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Devi Suhartoni.
Identitasnya Aryanto (49), pengemudi mobil tangki Seleraya, warga Lubuk Linggau dan Martono (48), penumpang mobil tangki Seleraya, warga Musi Rawas Utara.
Devi menjelaskan, kecelakaan bus ALS vs truk BBM menjadi dukanya baik secara pribadi maupun sebagai orang nomor satu di Muratara.
"Dua korban adalah keluarga saya sopir tangki minyak dari Desa Belani, nenek kami berdua beradik.
"Namun, ini semua jalan Tuhan cobaan kepada saya sebagai pemimpin Muratara maupun sebagai keluarga," katanya, dikutip dari Sripoku.com, Kamis (7/5/2026).
Baca juga: Kisah Kernet Bus ALS Selamat dari Kecelakaan Maut di Muratara: Saya Lompat Keluar
Soal Jalan Berlubang
Devi dalam kesempatannya turut mengomentari terkait jalan berlubang yang disebut menjadi penyebab kecelakaan.
Ia menegaskan jalan di titik kejadian merupakan jalan nasional.
Sehingga kewenangannya berada di kementerian.
Pemerintah pusat sudah mengetahui kondisinya namun belum ada tindak lanjut.
"Karena ini jalan nasional, sebab di kementerian ada tim keselamatan jalan raya nasional, pernah turun sekali tidak ada realisasi," tegasnya.
Meski berstatus jalan nasional, pemerintah daerah tidak tinggal diam.