Pemkab Bogor Gandeng KPK Perkuat Pengawasan dan Reformasi Birokrasi

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Bupati Bogor Rudy Susmanto didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika serta Inspektur Kabupaten Bogor Arif Rahman di Aula Soekarno-Hatta, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor, Selasa (12/5/2026).

Hadir dalam kegiatan itu Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Bogor dan KPK membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan reformasi birokrasi, optimalisasi pelayanan publik, pengelolaan aset dan keuangan daerah, hingga penguatan sistem pengawasan.

Baca juga: Pemkab Bogor dan DPRD Dorong Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, Pemkab Bogor terus berkomitmen melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan melalui penguatan pengawasan internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Kami menyadari bahwa tantangan pembangunan Kabupaten Bogor sangat besar. Karena itu kami membutuhkan pendampingan, arahan, dan masukan agar seluruh kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

Menurut Rudy, budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas terus didorong di seluruh perangkat daerah.

“Sinergi dan pengawasan menjadi hal penting agar setiap program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah II KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan.

Ia menilai penguatan perencanaan, pengawasan internal, dan koordinasi antarperangkat daerah menjadi kunci untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Kami berharap sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bogor dan KPK dapat terus diperkuat sehingga seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan terhindar dari potensi permasalahan hukum,” ujar Bahtiar.

Rakor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta bebas dari praktik korupsi.

Baca juga: Alasan Pegawai Bea Cukai Lari Usai Diperiksa KPK: Saya Takut Picu Opini Liar