Klarifikasi dan Profil Syahrul Munir, Ketua DPRD Gresik yang Viral Cekcok dengan Demonstran

Pengalaman itu menjadi salah satu modal penting dalam perjalanan politiknya.

Di dunia politik, Syahrul Munir dipercaya menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik untuk periode 2019-2024. 

Selama menjabat, ia dikenal aktif menjalankan tugas sebagai wakil rakyat di tingkat daerah.

Di Pileg 2024, Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kembali manju di daerah pemilihan 9.

Syahrul Munir kembali lolos dengan meraih 8.463 suara sah.

Baca juga: Profil Ade Ginanjar, Anggota DPR RI Rumahnya Dirusak Pria yang Ngaku Polisi, Hartanya Rp7,1 M

Harta Kekayaan

Syahrul Munir tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 1,27 miliar berdasarkan laporan yang disampaikan. 

Aset tersebut didominasi kepemilikan tanah di Kabupaten Gresik senilai Rp 775 juta yang diperoleh dari hasil sendiri.

Selain itu, ia juga memiliki sejumlah kendaraan dengan total nilai Rp 485 juta, di antaranya Hyundai Santa Fe tahun 2016 senilai Rp 290 juta, Honda Brio tahun 2019 senilai Rp 110 juta, Chevrolet LUV Mini Bus tahun 1978 senilai Rp 30 juta, Daihatsu Feroza tahun 2000 senilai Rp 40 juta, serta sepeda motor Honda Scoopy tahun 2023 senilai Rp 15 juta.

Dalam laporan tersebut, Syahrul Munir juga mencatat kas dan setara kas sebesar Rp 10 juta. 

Tidak terdapat kepemilikan surat berharga maupun harta bergerak lainnya, serta tidak tercatat memiliki utang, sehingga total kekayaannya mencapai Rp 1,27 miliar.

Penjelasan Syahrul Munir

Syahrul Munir lewat akun Instagram pribadinya memberikan penjelasan terkait insiden yang viral.

Di awal pernyataan, ia berharap publik bisa bijak menyikapi terkait potongan video.

Syahrul Munir membenarkan kemarin melakukan audiensi bersama para pedagang yang mengungsi karena ada penertiban bangunan di atas lahan milik pemerintah.

"Tetapi audiensi justru diinterupsi oleh beberapa pihak sing bukan termasuk para pengungsi dan justru membuat keadaan menjadi semakin tidak kondusif," katanya.

Para pihak yang menginterupsi ini juga merupakan pihak yang tiba-tiba masuk saat DPRD mengundang seluruh pedagang untuk mendengarkan aspirasi dan keresahannya di dalam agenda audiensi pertama sehingga membuat audiensi dibatalkan, karena para pedagang terpancing dengan upaya-upaya yang bertendensi provokatif.