Usai Presiden Prabowo ke Miangas, Giliran Wapres Gibran ke Rote

Ringkasan Berita:

• Pemerintahan terus mendorong pemerataan pembangunan terutama wilayah terluar Indonesia. 
• Setelah Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas, Sulawesi Utara yang merupakan wilayah paling utara Indonesia pada 9 Mei lalu.
• Giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming mengunjungi wilayah paling Selatan Indonesia yakni Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur pada Jumat kemarin, (22/5/2026).

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan terus mendorong pemerataan pembangunan termasuk wilayah terluar Indonesia. 

Setelah Presiden Prabowo meninjau Pulau Miangas, Sulawesi Utara yang merupakan wilayah paling utara Indonesia pada 9 Mei lalu.

Giliran Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengunjungi wilayah paling Selatan Indonesia yakni Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, pada Jumat kemarin, (22/5/2026).

Dikutip dari Sekretariat Wakil Presiden, di Rote, Gibran meninjau Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Kecamatan Rote Timur. 

Gibran ingin memastikan pengembangan industri garam nasional berjalan optimal sekaligus mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat swasembada pangan dan hilirisasi sektor kelautan.

Di kawasan K-SIGN, Wapres menerima penjelasan mengenai pengembangan kawasan industri garam, meninjau kolam kristal garam dan gudang penyimpanan, serta berdialog dengan petani garam dan pemerintah daerah.

Baca juga: Arjuna Sapi Kurban Presiden Prabowo di Jembrana Selalu Mandi Air Hangat Campur Garam

Wapres menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional yang mencapai sekitar 5 juta ton per tahun masih belum dapat dipenuhi sepenuhnya dari produksi dalam negeri. 

Karena itu, proyek pengembangan garam di Rote Ndao dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung kebutuhan nasional.

“Ini kan kebutuhan garam kita per tahun itu 5 juta ton ya. Kita belum bisa memenuhi itu, makanya ini proyek yang ada di sini itu sangat penting sekali untuk bisa memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Karena Pak Presiden punya concern untuk swasembada pangan, ya garam ini salah satunya,” ujar Wapres.

Selain mendukung swasembada, Wapres juga menekankan pentingnya percepatan operasional kawasan agar manfaat ekonominya segera dirasakan masyarakat sekitar.

“Kita ingin ini segera bisa fungsional ya Pak ya. Kita ingin bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, warga lokal juga bisa terbantu, kesejahteraannya meningkat, dan yang paling penting multiplier effect (efek ganda) dari pembangunan proyek ini bisa terasa. Jadi tidak hanya di atas kertas saja tapi benar-benar dirasakan warga yang ada di sini,” tambahnya.

Selain sektor garam, Wapres turut mencermati potensi pengembangan rumput laut dan kampung nelayan di Rote Ndao.

Menanggapi usulan pemerintah daerah, Wapres memastikan kebutuhan penunjang aktivitas nelayan akan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait.

“Jadi kita ingin nanti di tempat-tempat yang diajukan oleh Bupati, tempat-tempat yang produktif untuk perikanannya harus ada ruang pendinginnya, ada cold storage, ada pabrik esnya untuk slurry ice dan juga nanti di situ ada SPBU khusus untuk nelayan,” kata Wapres.

Dalam dialog tersebut, Wapres juga menerima laporan terkait kondisi infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Rote Ndao, termasuk kebutuhan revitalisasi puskesmas dan peningkatan fasilitas rumah sakit daerah. Menanggapi hal itu, Wapres meminta agar koordinasi dengan kementerian terkait terus diperkuat sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti pemerintah pusat.

Dialog dengan Petani Budidaya Rumput Laut

Dalam kunjungannya juga, Gibran berdialog dengan perwakilan petani rumput laut di Pantai Mulut Seribu, Desa Daiama, Kecamatan Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao.

Dalam dialog tersebut, Wapres menekankan pentingnya modernisasi dan hilirisasi rumput laut.

Wapres menilai potensi budidaya rumput laut di wilayah tersebut sangat besar, namun belum dimaksimalkan secara optimal.

“Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan,” ujar Wapres.

Baca juga: Produksi Perikanan RI Rata-rata 20-25 Juta Ton Per Tahun, Terbanyak Rumput Laut

Perwakilan petani rumput laut Desa Daiama yang berjumlah sekitar 300 orang menyampaikan sejumlah kebutuhan utama untuk mendukung produktivitas mereka. Adapun kebutuhan yang disampaikan meliputi tali nilon ukuran 8 mm dan 2 mm, bibit rumput laut, sampan fiber, serta mesin ketinting 0,5 GT.

Menanggapi hal tersebut, Wapres menilai para petani masih menggunakan peralatan yang sangat tradisional sehingga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang lebih modern.

“Saya lihat tadi memang alat-alat yang digunakan masih sangat tradisional sekali. Jadi ini mungkin ke depan butuh alat-alat pengering, gudang, dan juga mungkin perlu dibutuhkan juga pabrik packaging di sini,” ungkapnya.

Wapres juga mencermati kualitas rumput laut Rote yang dinilai unggul dibandingkan daerah lain, khususnya karena kandungan karaginannya yang tinggi. Menurutnya, potensi tersebut perlu dipertahankan dan dioptimalkan melalui hilirisasi industri rumput laut.

“Kalau kita sekarang sudah salah satu produsen dan eksportir rumput laut terbesar di dunia, tapi kita nggak boleh ngirim barang mentah terus. Jadi harus bisa diolah di sini Pak. Jadi ada hilirisasi rumput laut,” kata Wapres.

Selain itu, Wapres menekankan perlunya modernisasi di seluruh rantai produksi, mulai dari penggunaan bibit unggul, perbaikan alat produksi dan sampan, hingga penyediaan fasilitas pascapanen seperti pengeringan, gudang, sortir, dan pengemasan.

“Yang sekarang sudah berjalan aja, masih tradisional ya, udah bagus seperti ini. Apalagi nanti kalau sudah ada modernisasi. Ada bibit unggul, sampannya kita perbaiki, alat-alatnya kita perbaiki. Untuk pascapanennya ada pengeringan, gudang, sortir, packing,” ujarnya.

Baca juga: Kronologi Lengkap Spanduk Permintaan Maaf dan Bendera Setengah Tiang di Bundaran UGM, Kini Lenyap

Pada hari yang sama, Wapres juga berdiskusi dengan masyarakat Amfoang, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Wapres ingin menyerap berbagai aspirasi terkait infrastruktur dan layanan dasar di wilayah perbatasan tersebut.

Wapres mengatakan bahwa pemerintah pusat berkomitmen untuk memberikan perhatian terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat Amfoang.

Wapres mengungkapkan bahwa kunjungan ke Amfoang dilakukan setelah dirinya menerima aspirasi mahasiswa saat tiba di Kupang sehari sebelumnya. 

Aspirasi tersebut berkaitan dengan kondisi infrastruktur yang dinilai memprihatinkan, terutama akibat kerusakan jembatan yang menyebabkan keterisolasian sejumlah wilayah.

“Hari ini saya sebenarnya tidak ada jadwal ke Amfoang. Hari ini jadwal saya ke Pulau Rote. Tapi kemarin ketika mendarat di Kupang, saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa. Mereka menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur di Amfoang,” ujar Wapres.

Dalam dialog bersama warga, Wapres mencermati dampak serius dari putusnya jembatan terhadap aktivitas masyarakat, termasuk akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Ia mencontohkan adanya anak-anak sekolah yang harus menyeberangi sungai saat berangkat sekolah, hingga risiko yang dihadapi ibu hamil akibat sulitnya akses transportasi.

“Tadi sudah kita lihat dua jembatan yang rusak. Dan saya lihat ini kerusakannya cukup parah. Saya mohon maaf sekali, setelah pulang dari sini saya janji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memberikan solusi yang terbaik untuk Bapak-Ibu semua,” ujar Wapres.

Baca juga: Panglima Jilah Temui Jokowi di Solo, Ajak Main Film Kolosal Jadi Pemeran Utama

Selain infrastruktur jalan dan jembatan, masyarakat juga menyampaikan berbagai persoalan lain, mulai dari keterbatasan akses BBM, belum meratanya listrik dan jaringan internet, sulitnya akses kesehatan, hingga belum optimalnya operasional rumah sakit yang telah dibangun pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Wapres memastikan akan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Kesehatan, dan Pertamina.

“Nanti kita segera koordinasi dengan Pertamina. Lalu tadi ada rumah sakit yang sebenarnya sudah dibangun tapi belum difungsionalkan. Segera kita koordinasikan juga dengan Kementerian Kesehatan,” ungkap Wapres.

Wapres juga menegaskan bahwa pembangunan nasional saat ini tidak lagi berorientasi Jawa-sentris, melainkan Indonesia-sentris, termasuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Amfoang.

“Sekarang itu sudah tidak ada lagi pembangunan yang Jawa sentris. Jadi bukan Jawa saja yang dibangun, tapi Indonesia sentris. Termasuk NTT,” pungkasnya.